PERIMBANGAN KEUANGAN

B U K U

PERIMBANGAN EKONOMI & KEUANGAN PUSAT& DAERAH

DISUSUN OLEH : DRS. HARRY WALUYA, MM

PUSDIKLAT KEUANGAN UMUM BPPK DEPARTEMEN KEUANGAN

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pusat & Daerah

3.1. Rencana Kerja Pemerintah

3.1.1. Pokok-pokok Kebijakan Fiskal

Pendekatan serba lembaga, menuntut Departemen Keuangan untuk merumuskan kebijakan dari fiskal sebagai motor stimulus sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Menurut pendapat ahli, stimulus fiskal yang dimaksud tersebut dilakukan dengan penuh kelemahan, yaitu :

  • menetapkan kebijakan lintas sektoral yang tumpang tindih,
  • implementasi otonomi daerah yang tidak mendukung,
  • pungutan negara pajak maupun non pajak sebagai penerimaan pusat
  • minimnya pembiayaan perbankan
  • bermasalah dengan aspek sosial dan lingkungan hidup.

Dengan UU No. 17 / 2003 pasal 13, Pemerintah RI cq DEPKEU mempertanggungjawabkan Keuangan Negara alam bentuk presentasi yang berjudul “Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal” kepada DPR. Yang penting bukan isinya yang membangga-banggakan kebijakan fiskal tahun-tahun sebelumnya (2006), bukan menonjolkan keberhasilan perkembangan ekonomi tahun berjalan (2007) dan proyeksi tahun kedepan (2008). Tetapi, yang penting adalah bagaimana langkah-langkah kebijakan fiskal, bagaimana pendekatan-pendekatan fiskal baru. Langkah selanjutnya adalah bagaimana cara kerja sama di antara komponen masyarakat dan pemerintah untuk mengimplementasikan rencana-rencana yang telah disusun secara konsisten, merata dan terealisasi secara konkrit. Tuntutan masyarakat terhadap pemerintah yang profesional dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang tinggi, juga semakin meningkat agar berbagai kebijakan yang ditetapkan benar-benar dilandasi pertimbangan dan analisa yang matang.

3.1.2.Sinergi Fiskal dan Moneter

Pendekatan lembaga dari sisi kebijakan moneter, Bank Indonesia (BI) sebagai otoritas moneter dituntut untuk tetap konsisten mengarahkan kebijakan moneternya untuk menciptakan stabilitas harga melalui penerapan Inflation Targeting Framework (ITF).

Bila Kondisi ekonomi makro stabil à inflasi terkendali à menjadi dasar penurunan BI Rate secara bertahap.

Bila BI rate à terjadi stimulasi terhadap sektor riil à memberi insentif besar bagi perbankan à suku bunga ↓ à kredit naik à permintaan domestik naik.

Sekarang Pemerintah cd DEPKEU dan BI berpendapat sama bahwa stabilitas harga hanya bisa tercapai bila ada sinergi antara otoritas fiskal dan moneter. Kerja sama antara Pemerintah cq DEPKEU dan BI ini tertuang dalam Nota Kesepakatan tentang Mekanisme Penetapan Sasaran, Pemantauan dan Pengendalian Inflasi di Indonesia tanggal 1 Juli 2004. Selanjutnya, dalam Keputusan Menteri Keuangan No.339/KMK.011/ 2004 tanggal 6 September 2004.

Bila dalam 3 tahun berturut-turut à inflasi years of years stabil à tercapai target

Bila target 2005-2007 à inflasi 6,5% à 5,5 % à dan 4,5% dengan toleransi deviasi sebesar ± 1%. à realisasi inflasi 2005-2008 à menjadi 8,0%; 6,0% dan 5,0% à inflasi dipandang rendah à daya beli masyarakat ↑.

Kondisi ekonomi makro seperti inilah yang dikatakan stabil. BI sebagai otoritas moneter menyatakan inflasi terkendali, dan BI menyatakan tiba waktunya BI Rate turun, tetapi tidak mendadak melainkan BI rate akan turun secara bertahap.

Diantaranya, yang mana yang akan menjadi fokus kebijakan fiskal dan moneter. Bila diingat dominannya karakteristik industri nonmigas dalam pasar domestik tetapi memiliki tingkat ketergantungan terhadap bahan baku impor yang tinggi. Maka, sektor industri nonmigas sangat sensitivitasterhadap gejolak permintaan eksternal yang juga masih tinggi, sektor industri nonmigas daya saingnya sangat rendah, serta sektor industri non migas yang minim investasi.

Adapun komoditas nonmigas yang memiliki daya saing dan nilai tambah cukup tinggi antara lain Minyak Kelapa Sawit (CPO) sertabeberapa komoditas tekstil dan TPT. Pemilihan program juga terkait dengan pertimbangan terhadap pengentasan kemiskinan dan penciptaan lapangan pekerjaan yang lebih luas. Fiskal juga mempertimbangkan stimulasi terhadap perekonomian daerah dalam bentuk Dana Alokasi Khusus (DAK).

3.2.Visi dan Misi Ekonomi Daerah

3.2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Bagaimana pemerintahan daerah Kabupaten & Kota dapat menetapkan kebijakan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, bagaimana mengurangi penduduk miskin, darimana dan investasi apa yang tertarik mengalir ke daerah, dan investasi apa yang mendorong terciptanya pasar ekspor, bagaimana investasi masuk padahal daerah dalam upaya meningkatkan pembangunan infrastruktur daerah, yang mana meningkatkan daya saing sektor pertanian dan kelautan, industri dan perdagangan, serta koperasi dan jasa keuangan lainnya, dan apa upaya meningkatkan Pelayanan Publik berdasarkan prinsip good governance.

3.2.2. Ketenagakerjaan dan Kemiskinan

Yang berhubungan dengan program pengentasan kemiskinan adalah permasalahan disekitar bagaimana mengisi perut sendiri bahkan sekeluarga. Bagaimanapun 65 ribuan daerah Kabupaten & Kota, masing-masing memerlukan penciptaan lapangan pekerjaan untuk 500 ribuan lowongan untuk setiap daerah. Jadi, betapa besarnya dan betapa luasnya penciptaan pekerjaan. Tujuan akhir dari sasaran ekonomi makro, bilamana dapat tercipta lapangan kerja yang memadai maka tingkat kemiskinan masyarakat diyakini bisa menurun.

Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal

KESEMPATAN KERJA

KESEMPATAN KERJA
Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal

(1) Pandangan tentang laju pertumbuhan ekonomi yang meningkat tinggi harus didukung oleh pertumbuhan di sektor-sektor industri nonmigas, yang pada gilirannya akan mendorong pertumbuhan / perluasan permintaan terhadap kesepatan / tenaga kerja di pasar domestik.

(2) Peningkatan kesempatan kerja akan mendorong tingkat pendapatan masyarakat.

(3) Pada akhirnya peningkatan pendapatan masyarakat akan medorong terjadinya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penurunan tingkat kemiskinan.

Di tahun 2008, sesuai dengan RKP 2008, pemerintah telah menetapkan sasaran-sasaran yaitu penurunan tingkat pengangguran menjadi 9% dan penurunan tingkat kemiskinan menjadi 17%. Bagaimana langkah-langkah kebijakan-kebijakan yang tepat dan efektif untuk menjamin tercapainya sasaran kesempatan kerja ?

3.3. Arah Keuangan Pusat dan Daerah

3.3.1.Arah Kebijakan Anggaran Pusat

Beberapa ahli berpendapat, untuk mencapai pertumbuhan ekonomi tahun 2008 yang sebesar 7,0% perlu upaya kerja keras melalui peningkatan konsumsi hingga 6%, peningkatan investasi hingga 18%, konsumsi pemerintah 7% dan surplus perdagangan artinya melalui kegiatan ekspor hingga 14% dan impor 20%. Pendapat ahli, menuangkan pencapaian sasaran pertumbuhan melalui perhitungan PDB (Produk Domestik Bruto).

3.3.2.Peningkatan Pendapatan Riil Masyarakat

Banyak ahli mempertanyakan darimana asal terjadinya kenaikan pendapatan riil masyarakat, bagaimana masyarakat mampu memiliki daya beli untuk mengkonsumsi barang dan jasa. Dalam tahun 2008, daya beli masyarakat dalam bentuk peningkatan konsumsi domestik yang terbesar hingga 6% PDB, yang sekaligus menunjukan indikator kemampuan daya beli untuk memenuhi segala kebutuhan hariannya. Sejumlah faktor utama yang menjamin peningkatan daya beli, antara lain :

(1) laju inflasi yang terjaga, dalam produktivitas ekonomi yang meningkat, sehingga tidak membuat tekanan pada daya beli masyarakat.

(2)Tersedianya pasokan barang dan jasa oleh sektor riil yang seimbang dengan permintaan / kebutuhan masyarakat.

(3) Stabilitas harga yang tercapai melalui keseimbangan antara pertumbuhan jumlah uang di masyarakat dan jumlah komoditas (baik barang dan jasa).

(4) Menjaga pasokan output perekonomian yang seimbang dengan laju pertumbuhan uang beredar dan permintaan masyarakat.

(5) Menjaga ketersediaan pasokan beras dan bahan bakar, yang memiliki peranan penting dalam mempengaruhi pergerakan inflasi.

(6) Perbaikan sarana dan infrastruktur, seperti jalan dan sarana transportasi lainnya.

(7) Menjaga juga kestabilan tingkat harga /tarif dasar listrik, harga BBM, yang dituangkan dalam APBN 2008.

(8) Penurunan suku bunga yang akan mampu menggerakkan dana-dana masyarakat yang selama ini kurang dapat dimanfaatkan untuk dialokasikan pada sektor-sektor ekonomi yang produktif.

(9) mendorong sektor riil untuk meningkatkan outputnya sehingga terjadi peningkatan pasokan barang yang cukup untuk memenuhi permintaan pasar.

Dari sisi pengamat fiskal, bakal terjadinya penurunan suku bunga tetap harus disertai dengan kewaspadaan akan munculnya tekanan inflasi. Hal ini, mengingat turunnya suku bunga ke tingkat yang terendah akan mendorong masyarakat untuk menarik uang dan tabungan, yang akan terjadi peningkatan jumlah uang beredar (JUB) dan akan meningkatkan konsumsi. Menurut pengamat fiskal, naiknya JUB yang bila tidak disertai pertumbuhan pasokan barang dan jasa yang mencukupi, peningkatan JUB akan mendorong laju inflasi dalam perekonomian.

3.3.3.Arah Kebijakan Anggaran Daerah

(1) Kebijakan Pendapatan Daerah

Memuat semua kebijakan pemerintah daerah dalam Pengelolaan pendapatan daerah, atas dasar kemampuan mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan penerimaan PAD guna kelangsungan pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

(2) Arah Kebijakan Belanja Daerah

Memuat semua kebijakan pemerintah daerah dalam Pengelolaan belanja daerah, atas dasar pola pendekatan berbasis kinerja, berdasar pada prestasi kerja yang akan dicapai dari seluruh SKPD.

(3) Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Memuat semua kebijakan pemerintah daerah dalam Pengelolaan pembiayaan daerah, atas dasar bahwa anggaran disediakan untuk setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Kebijakan Pendapatan Daerah. Dari sisi stimulus fiskal, ternyata kemampuan keuangan negara sangat terbatas dan terperangkap kedalam model defisit anggaran, yang meningkat lebih dari 0,9% dari PDB. Dalam tahun mendatang, defisit anggaran yang diperkirakan meningkat menjadi sebesar 1,6 % PDB, ternyata mencapai defiit 4% PDB. Adapun Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.02/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Mekanisme Pemantauan Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Pinjaman Daerah, menetapkan bahwa jumlah kumulatif defisit APBN dan defisit APBD tidak melebihi 3,0 persen dari proyeksi PDB tahun yang bersangkutan. Untuk tahun anggaran 2007 telah ditetapkan pula Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.02/2006 tentang Batas Maksimal Jumlah Kumulatif Defisit APBN dan APBD, batas maksimal Defisit APBD Masing-masing Daerah, dan Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah untuk Tahun Anggaran 2007. Beberapa faktor yang menyebabkan naiknya defisit APBN 2007 adalah:

(i) realisasi penerimaan perpajakan dalam tahun 2006 yang berada di bawah target penerimaan perpajakan yang telah ditetapkan,

(ii) program peningkatan produksi beras 2 juta ton dalam tahun 2007 membutuhkan dukungan pembiayaan yang cukup besar,

(iii) penanganan bencana lumpur Sidoarjo,

(iv) penanganan banjir di Jabodetabek,

(v) peningkatan subsidi pangan terkait naiknya harga beras, serta (vi) pengembangan energi alternatif.

Dengan adanya tekanan yang cukup besar pada APBN tahun 2007, maka pengendalian terhadap total defisit APBD perlu terus dilakukan. Sampai dengan bulan Juni 2007, terdapat 249 daerah yang APBD-nya mengalami defisit, yang terdiri 20 daerah provinsi, 180 daerah kabupaten, dan 49 daerah kota. Namun demikian, hanya 14 daerah provinsi, 102 daerah kabupaten, dan 36 daerah kota yang mengalami defisit APBD lebih dari 5,0 persen terhadap perkiraan pendapatan daerahnya.

Dalam tahun 2008 jumlah kumulatif defisit RAPBN dan defisit RAPBD diproyeksikan akan mengalami peningkatan. Hal ini sejalan dengan kebijakan ekonomi makro tahun 2008 yang diarahkan untuk mewujudkan percepatan pertumbuhan ekonomi guna mengatasi permasalahan pengangguran dan kemiskinan.

Kebijakan Belanja Pusat / Daerah.

Dari sisi fiskal, proporsi belanja pemerintah pusat hanya sekitar 70% atau sebesar Rp361,1 triliun (2005) menjadi Rp440,0 triliun (2006) atau naik sebesar Rp78,9 triliun. Peningkatan volume tersebut selain dipengaruhi oleh perkembangan indikator ekonomi makro, suku bunga, harga minyak mentah Indonesia, nilai tukar rupiah, juga ditentukan oleh berbagai kebijakan dan program kerja Pemerintah khususnya terkait upaya peningkatan target produksi beras, penanggulangan bencana alam, upaya perbaikan kualitas pertumbuhan melalui peningkatan alokasi belanja modal, upaya peningkatan infrastruktur, dan pengembangan energi alternatif untuk mengurangi konsumsi BBM.

Belanja Daerah

Sebagai bagian dari reformasi keuangan negara, dilakukan juga reformasi keuangan daerah (UU No 22/1999 Jo. UU No 32 /2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No 25 / 1999 Jo UU No 33 / 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah). Sejalan dengan pelaksanaan reformasi tersebut, daerah juga diberikan kewenangan yang lebih besar untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah agar dapat meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Hal tersebut diatur dalam UU No 18 / 1997 Jo. UU No 34 / 2000 Tentang Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dalam upaya melaksanakan kebijakan desentralisasi fiskal, kebijakan alokasi anggaran belanja daerah dalam kurun waktu 2006-2007 diarahkan untuk:

(i) meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya nasional;

(ii) meningkatkan transparansi dan akuntabilitas alokasi belanja ke daerah serta partisipasi masyarakat;

(iii) mengurangi kesenjangan fiskal antara pusat dan daerah (vertical fiscal imbalance) dan antardaerah (horizontal fiscal imbalance);

(iv) meningkatkan pelayanan publik;

(v) meningkatkan efisiensi melalui anggaran berbasis kinerja sejalan dengan format APBN.


3.4. Permasalahan Pembangunan Daerah

Setelah 7 tahun pelaksanaan kebijakan desentralisasi fiskal di Indonesia, sebagaimana semula bertujuan dilaksanakannya kebijaksanaan desentralisasi fiskal adalah untuk memberikan kesempatan bagi daerah untuk lebih mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang dimilikinya guna meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi, sehingga pada gilirannya dapat mempercepat pencapaian kesejahteraan masyarakat di masing-masing daerah. Namun demikian, ternyata sebaliknya masih banyak permasalahan dalam pembangunan daerah :

Masih tingginya angka kemiskinan dan pengangguran;

Masih rendahnya tingkat pendidikan dan kesehatan masyarakat;

Masih rendahnya pengembangan industri perdagangan, khususnya peningkatan mutu produki, akses ke pasar dan modal;

Rusaknya prasarana jalan desa, antar desa dan desa kota yang menjadi akses utama ekonomi masyarakat;

Potensi dan kekayaan sumber daya belum dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat;

Tingginya intensitas bencana alam, terutama banjir, pencemaran lingkungan dan abrasi;

Belum optimalnya tingkat pelayanan publik, pengembangan budaya kerja dan budaya lokal.

Belanja pusat ke daerah meningkat dengan signifikan sebesar Rp126.147,71 miliar (2005) menjadi Rp217.031,31 miliar (2006) atau meningkat sebesar 72,05. Kenaikan sebesar 0,7 kalinya inipun walaupun meningkatkan PDRB dari Rp2.365.192,96 miliar (2005) menjadi Rp3.120.579,92 miliar (2006) atau naik sebesar 31,94 persen, distribusi PDRB masih belum merata, khususnya perbedaan antara besaran PDRB Provinsi DKI Jakarta (pusat kegiatan perekonomian) dibandingkan dengan provinsi-provinsi lainnya.

Untuk mendorong pertumbuhan PDRB di beberapa provinsi seperti Bengkulu, Maluku Utara, Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Irian Jaya Barat, dan Sulawesi Barat, telah pula dilakukan penambahan yang lebih besar dari belanja pusat ke daerah.

Pelaksanaan kebijakan otonomi daerah yang diikuti dengan kebijakan desentralisasi fiskal

sebenarnya erat kaitannya dengan pelimpahan kewenangan dalam hal pendayagunaan sumber-sumber keuangan daerah sendiri, dalam batas-batas kewajaran, dalam bentuk penguatan pendapatan asli daerah (PAD), khususnya yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah. Dampak positif yang diharapkan dari terciptanya kemandirian daerah ini antara lain adanya peningkatan kinerja pelayanan publik bagi seluruh masyarakat di masing-masing daerah, yang pada akhirnya akan merangsang munculnya partisipasi aktif dari seluruh masyarakat dalam memberikan andilnya bagi pembangunan daerahnya, sebagai wujud terciptanya proses demokrasi. Namun demikian, sampai saat ini kontribusi PAD, khususnya yang berasal dari pajak dan retribusi daerah terhadap sumber-sumber keuangan daerah belum cukup menggembirakan, walaupun telah menunjukkan kinerja yang lebih baik. Pajak daerah merupakan komponen PAD yang paling dominan yaitu sebesar Rp27,6 triliun (2005), kemudian meningkat menjadi Rp28,9 triliun (2006).

Komponen PAD lainnya yaitu retribusi daerah, juga menunjukkan peningkatan, dari Rp4,5 triliun di tahun 2005 menjadi Rp5,1 triliun di tahun 2006. Sementara itu, PAD yang dihasilkan dari sumber-sumber lainnya justru menunjukkan sedikit penurunan, dari Rp4,5 triliun pada tahun 2005 menjadi Rp4,2 triliun pada tahun 2006. Kondisi ini merupakan sinyal positif bagi tujuan penguatan kemandirian daerah melalui peningkatan pajak dan retribusi daerah.

3.4.1.Penjabaran Program Kerja Kepala Daerah

3.4.1.1.Kebijakan Ekonomi Daerah

Tidak semua daerah Kabupaten & Kota memiliki SDA untuk memperoleh DBH, tidak semua Kabupaten & Kota menjadi pusat bisnis dan industri, atau daerah minus seperti penerima dana bagi hasil SDA Pulau Jawa relatif lebih kecil daripada daerah kaya SDA di luar Pulau Jawa. Daerah minus mengandalkan penerimaan daerahnya dari DAU dan DAK, dan mengharapkan desentralisasi fiskal dapat berdampak mengurangi ketimpangan pendapatan antardaerah.

Terlepas dari anugrah SDA, daerah manapun membutuhkan aliran investasi atau kesempatan kerja dalam perekonomian daerahnya yang diyakini akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Namun demikian, setiap daerah harus bijak dalam mensikapi problema yang sama seperti diseantero nusantara, yaitu :

Menyediakan pelayanan pendidikan yang berkualitas dan terjangkau oleh masyarakat miskin;

Menyediakan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau oleh masyarakat miskin;

Meningkatkan pembangunan infrastruktur ekonomi dan sosial guna mendukung tumbuhnya investasi;

Meningkatkan daya saing sektor pertanian dan kelautan, industri dan perdagangan serta jasa keuangan dan jasa lainnya;

Meningkatkan pelaksanaan otonomi daerah dan pelayanan publik berdasarkan prinsip good governance;

Menciptakan kelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan.

3.4.1.2.Strategi Ekonomi Daerah

Penciptaan kesempatan kerja dan investasi muncul kepermukaan untuk menjadi strategi dan alternatif pilihan dalam uapaya mengatasi masalah penganguran dan peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin. Butir-butir strategi ekonomi daerah, adalah :

Penanggulangan kemiskinan;

Penciptaan kesempatan kerja dan berusaha untuk menangani masalah penganguran;

Peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan;

Peningkatan investasi dan pemberdayaan ekonomi yang mendukung pertubuhan ekonomi daerah.

3.4.1.3.Prioritas Pembangunan (2008)

Terlepas dari kondisi APBD, menerima PAD atau tidak, dan tidak tergantung dari besarnya dana perimbangan. Atas pajak daerah dan retribusi daerah, masyarakat menuntut imbalannya dalam bentuk :

Penanggulangan kemiskinan dan pengangguran;

Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan;

Peningatan ketahanan pengan melalui optimalisasi produksi pertanian, peternakan dan perikanan;

Percepatan pembangunan infrastruktur dan perekonomian daerah;

Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pelaksanaan otonomi daerah;

Pelestarian lingkungan dan pencegahan bencana alam.

Segudang permasalahan dalam perekonomian nasional dan daerah menguras pemikiran, dan pemerintah pusat & daerah telah mencoba meluncurkan konsep-konsep dan model-model pertumbuhan, model investasi, dan model kesempatan kerja. Mengapa Indonesia menjadi negara pilihan investasi langsung (FDI), dengan aliran FDI global yang terus meningkat dan telah mendesak perasaan ingin tahu ? Kenaikan harga minyak dunia dan BBM lokal secara signifikan ternyata menyimpan potensi yang luar biasa bagi masyarakat miskin. Sebagai besar angkatan kerja Indonesia menjadi sangat sensitif dan merasakan Indonesia sebagai salah satu negara ASEAN, salah satu negara di Asia Pasifik. Kepekaan pencari kerja dalam menghadapi kesenjangan yang sangat besar. Dari sisi pendapatan per kapita diantara negara-negara ASEAN, Brunei Darussalam dengan ekstrim memberi pendapatan per kapita sebesar US$30.000 per tahun atau hampir 100 kali Indonesia yang hanya sebesar US$300 per tahun.

(1) Tingginya kesenjangan pendapatan di antara negara-negara ASEAN antara negara surplus dan negara minus, menjadi daya tarik bagi tenagakerja Indonesia yang berada diantara jumlah penduduk 230 juta jiwa dan diantara pengangguran sekitar 10%. Sedangkan di negara-negara lainnya dalam keadaan full employment, maka kedatangan tenagakerja Indonesia dengan mengharap imbalan yang lebih rendah.

(2) Adanya perbedaan disparitas angka produktivitas tenaga kerja yang cukup besar. Tingkat produktivitas di negara Singapura mencapai hampir 17 kali Kamboja, 10 kali Myanmar, dan 10 kalinya Vietnam.

(3) Ada negara ASEAN yang hanya mencatat inflasi sekitar 1%, bahkan ada yang mencatat deflasi, sementara Indonesia masih berkutat di sekitar 6-7%.

(4) Singapura sebagai negara bisnis menjanjikan perdagangan dan intra trade. Singapura juga mendominasi aliran modal internasional, mendominasi aliran FDI terbesar jauh melebihi negara-negara lainnya.

Cara berpikir tenaga kerja yang sederhana menyatakan iklim bisnis berhubungan dengan FDI dan pasti membutuhkan jasa buruh migran, membutuhkan perdagangan antar negara ASEAN (24,9%), membutuhkan pangsa ekspor ASEAN ke AS (14%) dan Eropa (13%). Dengan memperdagangkan intermediate goods (65%) dari total ekspor intra ASEAN, sedikit capital goods (12%) dan consumption goods (9%).

Masyarakat miskin yang bodoh berpikir secara teoritis, bahwa integrasi ekonomi Indonesia ke Malaysia (negara Asean5) dan lebih baik lagi integrasi ekonomi Indonesia ke Jepang (negara APEC), suatu integrasi yang menjanjikan peningkatan kesejahteraan bagi angkatan kerja bagi penduduk-penduk yang berani migrasi ke negara-negara tetangga.

Pedagang minim modal juga, di antaranya berteoriti untuk membuka akses pasar ke negara tetangga. Yang kita lihat, betapa kuatnya dorongan dari perut masyarakat miskin untuk mencapai efisiensi dan daya saing dengan modal ekonomi yang pas-pasan. Termasuk diantaranya terbukanya jalan pintas sebagai peluang penyerapan tenaga kerja, dirinya, temannya dan keluarganya. Inilah pengalaman empiris yang menunjukkan adanya hubungan positif antara integrasi ekonomi dunia dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Pertanyaan yang sangat krusial adalah sampai sejauh mana perubahan krisis moneter 1997 dan krisis keuangan global 2008 akan berdampak pada perekonomian nasional dan daerah. Jawaban inilah yang berdampak terhadap beberapa aspek, yaitu dampak terhadap perdagangan, kondisi ketenagakerjaan, serta investasi, pertumbuhan, dan pengentasan kemiskinan.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s


%d blogger menyukai ini: