G5 Jenis X-M

ANI ASHARIDA (04)
DIAN PUTRI IRMAYANTI (12)
DWI WULANDARI (14)
GOLDA RUTH PURBA (15)
SRI UTHAMI DEWI (31)
UTARI MUHARMIASTI ASLAM (32)

Penggolongan Ekspor Impor

A. Ekspor Biasa
Ekspor biasa dilakukan dengan mengirim barang ke luar negeri sesuai dengan peraturan umum yang berlaku, yang ditujukan kepada pembeli di luar negeri untuk memenuhi suatu transaksi yang sebelumnya sudak diadakan dengan importir di luar negeri. Sesuai dengan peraturan devisa yang berlaku maka hasil devisa yang diperoleh dari ekspor ini dapat dijual kepada Bank Indonesia, sedangkan eksportir menerima pembayaran dalam mata uang rupiah sesuai dengan penetapan nilai lawan (kurs valuta) valura asing yang ditentukan dalam bursa valuta, atau dapat juga dipakai sendiri oleh eksportir.

B. Barter
Barter adalah pengiriman barang-barang ke luar negeri untuk ditukarkan langsung dengan barang yang dibutuhkan dalam negeri. Dalam hal ini berarti pengiriman barang, tidak menerima pembayaran dalam matauang asing, tapi dalam bntuk barang yang dapat dijual di dalam negeri untuk mendapatkan kembali pembayaran dalam mata uang rupiah. Sistem barter ini masih diteruskan dalam pergaulan antara bangsa dalam jaman modern dan dikenal dengan istilah seperti:

1. Direct Barter
Direct Barter atau barter langsung merupakan sistem pertukaran barang dengan mempergunakan alat “penentu nilai” atau “denominator of value” suatu mata uang asing seperti “dollar Amerika”, dan penyelesaian dilakukan melalui “clearing” pada neraca perdagangan antara kedua negara yang bersangkutan. Transaksi direct barter ini biasanya dilakukan melalui bank yang mempunyai staf ahli yang bergiat dalam perdagangan barter ini.
2. Switch Barter
Switch Barter atau barter alih terjadi apabila salah satu pihak tidak mungkin memanfaatkan sendiri barang yang diterimanya dari pertukaran itu, maka negara pengimpor itu dapat mengalihkan (switching) barang tersebut ke negara ketiga yang membutuhkan. Misalnya, Rusia mengirim mesin pabrik baja ke India, dan India akan membayarnya dengan mengirim teh atau karung goni (Jute-Bag) ke Rusia. Karena Rusia tidak membutuhkan the dan karung goni, maka Rusia dapat mengalihkan the ini ke pasar London dengan harga lebih murah dibandingkan dengan the/karung goni yang langsung diekspor ke London. Dalam pihak ini, India dirugikan karena teh India akan bersaing dengan teh India hasil barteran Rusia dengan London.

COUNTER PURCHASE DAN BUY BACK BARTER (IMBAL BELI)
Definisi menurut Moerdjono dan Jamal Wiwoho dalam buku “Transaksi Perdagangan Luar Negeri Documentary Credit dan Devisa”:
Counter purchase adalah system perdagangan timbal balik antara dua Negara.
Dalam pengaturan ini, eksportir menjual barang, teknologi, atau layanan ke importir dan wajib untuk membeli barang / jasa dari importir yang nilainya bisa separuh atau sesuai dengan kontrak. Barang atau jasa tersebut tidak ada kaitannya dengan barang yang diekspor.
Eksportir yang melakukan perjanjian counter purchase dan buy back harus menggunakan suatu perusahaan untuk memasarkan produk yang dibeli.
Counter purchase dapat menjadi alat yang beguna bagi perusahaan yang sedang mencari perusahaan baru untuk memasuki pasar dan mendapatkan kemenangan pesaing.

Beberapa jenis counter transaksi perdagangan adalah sebagai berikut:
 Swap: swap merupakan konsep cukup sederhana. Produk dari lokasi yang berbeda diperdagangkan untuk menyimpan biaya transportasi.
 Kliring: Ini adalah perjanjian bilateral antara dua negara tertentu untuk membeli jumlah masing-masing produk selama jangka waktu yang telah ditetapkan.
 Switch trading: berupa pola perdagangan dengan menggunakan pihak ketiga yang memiliki surplus pembayaran. Metode ini berguna ketika perdagangan internasional adalah mata uang aliran lamban atau tidak merata. Salah satu negara yang merupakan pihak untuk perjanjian perdagangan bilateral akan mentransfer dengan ketidakseimbangan kepada pihak ketiga atau bangsa.

Perjanjian imbal beli, adalah istilah yang dipergunakan Pemerintah RI dalam transaksi pembelian alat-alat dari luar negeri, sedangkan Pemerintah Malaysia mempergunakan terminologi offset agreement. Salah satu Offset Agreement yang dilaksanakan oleh Pemerintah Malaysia, yaitu proyek pembuatan jalur kereta api penghubung di Tanjung Pelepas Johor yang ditangani oleh perusahaan pembuat jalur kereta dari India, sebuah BUMN India IRCON International Ltd. Nilai transaksi Offset Agreement itu sendiri bernilai US$ 120 million (RM 450million), dengan jangka waktu pengerjaan 30 bulan. Pembayaran atas pengerjaan itu dengan memberikan Palm Oil yang setara dengan nilai transaksi. Kementrian Industri Primer Malaysia, atas nama Pemerintah Malaysia telah menunjuk Asosiasi produsen Palm Oil Malaysia (Malaysian Palm Oil Board) sebagai agen pembayar bagi eksportir palm oil yang telah ditentukan untuk pengantaran Palm Oil pada IRCON, yang didasarkan pada hasil pengerjaan sebagaimana diatur dalam perjanjian.
Contoh counter purchase dan buy back barter di Indonesia adalah pembelian pesawat Sukhoi oleh Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Rusia yang diurusi oleh Bulog. Padahal seharusnya Bulog mengurusi harga komoditas pangan, bukan menjadi agen pengumpul komoditas objek imbal beli pada transaksi imbal beli Sukhoi. Penyebab kekisruhan transaksi tersebut adalah kekosongan hukum berkaitan dengan pengadaan alat-alat dari luar negeri yang bersifat lintas sektoral.

KONSINYASI
Pengertian konsinyasi menurut Hadori Yunus Harnanto:
Konsinyasi merupakan suatu perjanjian dimana pihak yang memiliki barang menyerahkan sejumlah barang kepada pihak tertentu untuk dijualkan dengan memberikan komisi.
Konsinyasi adalah penyerahan fisik barang-barang oleh pemilik kepada pihak lain yang bertindak sebagai agen penjual. Secara hukum dapat dinyatakan bahwa hak atas barang-barang ini tetap berada ditangan pemilik sampai barang-barang ini dijual oleh pihak agen penjual. Pihak yang memiliki barang disebut konsinyor (consignor), sedangkan pihak yang mengusahakan penjualan barang ini disebut konsinyi (konsignee), faktor (factor), atau pedagang komisi (commission merchant)
1) Sifat Konsinyasi
Konsinyor lebih menyukai bentuk konsinyasi penyerahan barang-barangnya kepada agen penjual karena karena alasan-alasan sebagai berikut :
1. Konsinyasi merupakan satu-satunya cara produsen atau distributor memperoleh daerah pemasaran yang luas, terutama jika :
a. Barang tersebut baru diintrodusir dan permintaan dari produk ini tidak pasti
b. Penjualan diwaktu lalu terbukti tidak menguntungkan agen penjual
c. Barangnya mahal dan membutuhkan investasi yang besar bagi agen penjual jika harus membelinya
d. Fluktuasi harga tidak tahan lama sehingga agen penjual setuju membeli barang hanya jika resiko kerugian ditanggung oleh pihak lain
2. Konsinyor dapat memperoleh spesialisasi penjualan, terutama untuk penjualan gandum, ternak dan hasil bumi.
3. Harga jual eceran barang konsinyasi dapat dikendalikan oleh pihak konsinyor yang masih menjadi pemilik barang ini.
Pihak konsinyi lebih menyukai barang konsinyasi daripada membelinya karena:
1. Pihak konsinyi terlepas dari resiko kegagalan menjual barang itu atau dari resiko penjual dengan rugi.
2. Resiko kerusakan fisik dan fluktuasi harga dapat dihindari
3. Kebutuhan modal kerja berkurang, karena penetapan harga pokok persediaan barang konsinyasi dilakukan oleh pihak konsinyor
Operasi Konsinyasi
Dalam penyerahan barang atas dasar konsinyasi, harus disusun kontrak (persetujuan) tertulis yang menunjukan sifat hubungan antara pihak yang menyerahkan dan pihak yang menerima barang.
Hak pihak konsinyi :
1. Pihak konsinyi berhak memperoleh atas pengeluaran yang dibutuhkan berkaitan dengan barang konsinyasi dan juga berhak memperoleh imbalan atas penjualan barang konsinyasi. Jika hasil penjualan barang konsinyasi tidak cukup untuk menutup beban-beban operasional, maka pihak konsinyi dapat menuntut kekurangan kepada pihak konsinyor
2. Pihak konsinyi berhak garansi biasa atas barang konsinyasi yang dijual,dan sementara itu pihak konsinyor terikat pada syarat pemberian garansi.
Kewajiban pihak konsinyi :
1. Pihak konsinyi harus melindungi barang-barang pihak pemilik dengan cara yang baik dan sesuai dengan sifat barang dan kondisi konsinyasi.
2. Pihak konsinyi harus menjual barang konsinyasi dengan harga yang telah ditentukan, ia harus menjualnya dengan harga yang memuaskan kepentingan pihak pemilik
3. Pihak konsinyi harus memisahkan barang konsinyasi dari barang dagangan lainnya
4. Pihak konsinyi harus mengirimkan laporan berkala mengenai kemajuan penjualan barang konsinyasi.

Adapun keuntungan-keuntungan dari penjualan konsinyasi dari kedua pihak sebagai berikut:
1) Bagi pihak consignor
a. Untuk memperluas daerah pemasaran, terutama jika:
– barang itu merupakan barang diintroduksir dan permintaan akan produk tidak diketahui
– penjualan tahun lalu tidak menguntungkan bagi agen penjualan
– barang itu mahal
– fluktuasi harga atau produk tidak tahan lama
b. Konsinyor dapat memperoleh spesialis penjualan.
Imbalan ini untuk jasa seperti ini hanya berupa komisi, yang dapat persentase harga jual atau dapat juga berupa jumlah yang tetap untuk setiap unit yang terjual.
2) Bagi pihak consignee
a. Pihak konsinyi terlepas dari resiko kegagalan dari barang itu atau resiko penjualan dengan rugi, faktor ini sangat penting bagi produk baru.
b. Resiko kerusakan pisik dan fluktuasi harga dapat dihindari
c. Kebutuhan modal kerja berkurang, karena penetapan harga pokok persediaan barang konsinyasi dilakukan oleh pihak konsinyor.
Karena keuntungan yang diperoleh sangat bermanfaat bagi kedua pihak maka keuntungan tersebut dijadikan alasan untuk mengadakan atau mengembangkan kebijaksanaan penjualan konsinyasi.

PENYELUNDUPAN (Smuggeling)
Penyelundupan adalah memikirkan keuntungan tanpa mengindahkan peraturan yang berlaku.
Menelikung Fasilitas Bea Cukai
SETELAH korupsi, tindakan yang berandil besar dalam meluluhlantakkan perekonomian kita niscaya penyelundupan. Bagaimana tidak? Selain berpotensi mematikan industri dalam negeri, aksi penyelundupan juga memangkas penerimaan negara yang seharusnya diperoleh pajak. Sayangnya, seperti halnya korupsi, sungguh tidak mudah memberantas penyelundupan. Beberapa tahun terakhir praktik haram ini bahkan semakin merajalela.

Lihat saja data kasus penyelundupan yang berhasil diungkap Direktorat Jenderal (Ditjen) Bea dan Cukai (BC) yang dilansir baru-baru ini. Nilai kerugian negara yang diselamatkan dari operasi itu mencapai ratusan miliar rupiah.

Barang yang diselundupkan, baik ke luar Indonesia (ekspor) maupun masuk ke wilayah Indonesia (impor), sangat beragam. Untuk barang yang diselundupkan ke luar wilayah Indonesia, didominasi oleh kayu dan rotan dengan tujuan Cina dan Taiwan. Dengan asumsi harga kayu rata-rata Rp 1 juta per meter kubik, penyelundupan itu bernilai sekitar Rp 300 miliar.

Sementara itu barang-barang yang diselundupkan masuk ke wilayah Indonesia, didominasi oleh pakaian bekas sebanyak 15.120 potong senilai Rp 30,8 miliar. Selain itu, ada juga penyelundupan daging ayam beku sebanyak 1.671 potong, ammonium nitrate sebanyak 17,5 ton, dan penyu sebanyak 387 ekor.

Sedangkan barang selundupan yang berhasil digagalkan di pelabuhan dan bandar udara (bandara) yaitu hand phone sekitar 5.100 unit di bandara Soekarno-Hatta (Jakarta) dan Polonia (Medan) dengan nilai Rp 4 miliar. Kemudian 20 kontainer berisi produk monitor ilegal senilai Rp 7,5 miliar disita BC di Terminal Kontainer Koja, Jakarta Utara. Di luar itu, petugas BC juga berhasil menggagalkan penyelundupan sejumlah perhiasan senilai Rp 2,3 miliar.

Penyelundupan-penyelundupan itu, menurut Marisi Z. Sihontang, Kepala Sub Direktorat Penindakan dan Penyidikan Ditjen BC, juga kerap dilakukan oleh sejumlah perusahaan dengan modus menyalahgunakan sejumlah fasilitas. Dari fasilitas kemudahan impor tujuan ekspor (KITE), kawasan berikat, dan gudang berikat.

Penyalahgunaan fasilitas ini, antara lain dilakukan oleh PT. Trimanunggal Nusa Perkasa. Perusahaan itu melakukan ekspor fiktif kertas HVS sebanyak 112 rol dan kertas CD Toran sebanyak 24 rol, pada Januari 2007 silam. “Perusahaan itu menyalahgunakan fasilitas KITE,” katanya. Dengan fasilitas itu, importir mendapat penangguhan pembayaran bea masuk. Barang itu akan mendapatkan fasilitas pembebasan apabila barang impor tersebut telah direalisasikan ekspornya dalam bentuk buku tulis atau barang jadi.

Modus penyalahgunaan fasilitas KITE tersebut, menurut Marisi, dilakukan pelaku dengan cara memanipulasi dokumen impor dan ekspor. Dokumen itu meliputi Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB). Modus ini dilakukan PT.Trimanunggal pada tahun 2005 dan 2006 saat mengimpor 1.263 kontainer yang berisi kertas senilai US$ 14,18 juta.

Namun, menurut Marisi, kenyataannya kegiatan ekspor yang dilakukan Trimanunggal itu tidak sebanding dengan kegiatan impornya, yaitu hanya sebanyak 786 kontainer dengan total tonase barang yang diekspor sebesar 19.314 ton. “Berdasarkan jumlah kontainer dan total tonase atas barang impor dan barang ekspor tersebut, terdapat selisih 447 kontainer dengan total tonase sebesar 2.053,73 ton yang belum diketahui realisasi ekspornya,” tuturnya.

Usut punya usut, impor kertas itu selama ini tidak seluruhnya masuk ke PT Trimanunggal, tapi masuk ke perusahaaan lain. Contohnya, pada awal Januari 2007 ditemukan 25 kontainer yang seharusnya dibongkar di gudang pabrik milik PT Trimanunggal di Jalan Raya Narogong, Bekasi, ternyata dilakukan di gudang milik perusahaan lain di Bantar Gebang, Bekasi. Sebanyak 25 kontainer tersebut merupakan bagian dari 53 kontainer yang diimpor dengan menggunakan fasilitas KITE pada tahun 2006.

Sesuai aturan yang berlaku, bila tidak mendapat fasilitas KITE bahan baku kertas tersebut seharusnya dikenai bea masuk Antidumping. Dari konfirmasi terhadap dua perusahaan pelayaran yang menyangkut barang itu, menurut Marisi, diperoleh keterangan bahwa 27 dokumen PEB atas kegiatan ekspor yang dilakukan PT Trimanunggal selama ini diduga fiktif. Sebab, kontainer yang disebutkan pada dokumen tidak pernah dimuat ke sarana pengangkut. Para pelakunya dari direktur utama hingga kurirnya, kini ditahan dan diperiksa di Ditjen Bea Cukai.

DEMAM BAJU BEKAS

PEREKONOMIAN yang terpuruk memang sungguh menyulitkan rakyat untuk memperoleh sandang yang layak. Demi memenuhi kebutuhan perut, urusan sandang pun jadi nomor dua. Tak heran jika penyelundupan baju maupun sepatu bekas pun marak di Indonesia. Maklum, harganya sangat miring.

Peluang bisnis nan menganga ini lantas dimanfaatkan oleh para penyelundup. Kontinuitasnya pun terbilang cukup tinggi. Bayangkan, dalam satu hari, persisnya pada pertengahan Mei silam, patroli gabungan Direktorat Jenderal Bea Cukai dan TNI Angkatan Laut, berhasil menggulung 9 kapal motor yang mengangkut 15.120 potong (bale press) pakaian bekas dan 600 karung sepatu bekas di sekitar perairan Kepulauan Riau. Kerugian negara akibat penyelundupan pakaian bekas dan sepatu bekas dari Malaysia dan Singapura itu, nilainya mencapai Rp 30,8 miliar.

Menurut Thamrin, Kepala Bidang P2 Kantor Wilayah Ditjen Bea Cukai Kepulauan Riau, dari kapal-kapal motor yang kini ditahan di Pelabuhan Pos Ketapang BC Tanjung Balai Karimun itu, aparat telah memeriksa 104 anak buah (ABK) kapal dan 9 nakhoda. Dan 18 diantaranya telah ditetapkan sebagai tersangka.

Thamrin mengaku, tangkapan kali ini tercatat merupakan yang terbesar dalam beberapa tahun belakangan. Maklum saja, penangkapan 9 kapal dalam sehari itu dilakukan Bea Cukai dengan mengerahkan 11 kapal patroli lengkap dengan puluhan anggota bersenjata api laras panjang lengkap. “Kami telah mengantongi nama-nama para pemilik pakaian dan sepatu bekas selundupan ini, tinggal mencokoknya saja,” ujarnya.

Keuntungan dari bisnis pakaian bekas yang didatangkan dari Pasir Gudang Malaysia ini, sangat menggiurkan. Menurut Amin, mantan nakhoda kapal motor yang pernah ditangkap aparat TNI AL di perairan Kepulauan Riau, dengan modal sedikit, keuntungan dipastikan berlipat ganda. Namun, resiko yang dihadapi tentunya juga tak kecil seperti tertangkap aparat di laut.

Satu bale press dibeli dengan harga sekitar Rp 1-2 juta lebih. Di tempat tujuan penyelundupan, seperti di Tanjung Balai Karimun atau Tembilahan, satu ikat bale press itu dijual lagi kepada penadah dengan harga dua kali lipat. Menurut Amin, dari Tanjung Balai Karimun dan Tembilahan itu, pakaian-pakaian bekas itu didrop lagi ke beberapa kota, seperti Medan dan Jakarta.

Tak heran, kalau di Jakarta dalam beberapa tahun ini, bisnis pakaian bekas seperti yang terlihat berjajar di sekitar Pasar Proyek Senen, terus berkembang seolah pasokannya tak pernah berhenti.
Alasan banyak terjadinya praktek penyelundupan:
• Meloloskan diri dari peraturan yang merugikan
• Tidak setuju kalau devisa disimpan did alam negeri
• Lebih suka menyimpan devisa di luar negeri dan suatu waktu langsung digunakan
• Selisih harga yang tinggi
• Pajak yang tinggi
• Subsidi BBM

Hukuman bagi penyelundup terlalu lunak

DJBC, UU No. 10/1995 Kepabeanan didisain sepenuhnya untuk memperlancar arus barang. Keputusan tersebut dilatarbelakangi dua kondisi yang sangat kuat saat itu. Pertama, semangat globalisasi yang tengah marak. Kedua, kekhawatiran bila Ditjen Bea dan Cukai kembali berkuasa-setelah dipangkas melalui Inspres No. 4/1985-akan membuat prosedur ekspor impor kembali birokratis.
Hal itu tercermin dari ketentuan mengenai pemeriksaan yang begitu longgar, termasuk ketentuan mengenai penyelundupan. Akibatnya dalam beberapa tahun terakhir praktik perdagangan ilegal marak.
Kini dalam RUU Kepabeanan semangat tersebut berhembus ke arah sebaliknya. Muncul desakan kuat agar pengawasan diperketat.

Package Deal Trade Agreement

Package Deal Trade Agreement adalah prinsip perjanjian ekspor barang ke Negara sosialis dan sebaliknya impor beraneka barang dari Negara sosialis. Dalam rangka memperluas pasaran hasil bumi kita terutama dengan negara-negara sosialis, pemerintah seringkali mengadakan perjanjian perdagangan (trade agreement) dengan salah satu negara. Pada perjanjian diterapkan sejumlah barang tertentu akan diekspor ke negara itu dan sebaliknya dari negara itu akan diimpor sejumlah jenis barang yang dihasilkan di negara tersebut dan yang kiranya kita butuhkan. Pada prinsipnya semacam barter, namun terdiri dari aneka komoditi.

PELAKU EKSPOR IMPOR
I. Kelompok Indentor
Apabila kebutuhan atas suatu barang belum dapat dipenuhi dari produksi dalam negeri, maka terjadilah impor. Di antara barang-barang kebutuhan itu ada yang diimpor untuk konsumsi sendiri dan ada juga untuk dijual kembali. Tidak semua peminat barang impor ini melaksanakan impornya sendiri langsung dari luar negeri, tapi malah sebagian besar pelaksanaan impor itu mereka serahkan pada perusahaan yang sudah biasa mengimpor jenis barang yang dibutuhkan itu. Para peminat ini menempatkan pesanan (mengident) kepada importer yang sudah biasa. Para indentor pada umumnya terdiri dari:
1. Para pemakai langsung
Salah satu contoh indentor ini yaitu kontraktor minyak dari Amerika sudah biasa memesan makanan dan minuman kaleng langsung dari negerinya, yang diimpor untuk kebutuhan konsumsi tenaga asing yang bekerja di Indonesia.
2. Para pedagang
Pengusaha toko di Glodok, para grosir di Pasar Pagi, departemen store seperti Ratu Plaza dan lain-lain, biasanya melakukan indent.
3. Para peengusaha perkebunan, industriawan dan instansi pemerintah
Kebanyakan para indentor seperti ini biasanya menempatkan indent pada para importer, mengadakan kontrak pengadaan barang impor, ataupun menunjuk importir sebagai handling importirs mereka.

II. Kelompok Importir
Dalam perdagangan Internasional, importirmemikul tanggung jawab atas terlaksananya impor dengan baik. Selain itu, mereka juga memikul risiko atas segala sesuatu mengenai barang yang diimpor baik risiko kerugian, kerusakan, keterlambatan dari barang yang dipesan, termasuk risiko penipuan dan manipulasi. Oleh sebab irtu, importer harus berhati-hati dalam menyusuun kontrak, dalam menilai indentor, dan pensuplai serta dalam mengambil tindakan pengamanan atas risiko kerugian. Para importer pada umumnya terdiri dari:
1. Pengusaha Impor
Pengusaha impor (Import-Merchant) adalah badan usaha yang diberi iji oleh pemerintah dalam bentuk TAPPI (Tanda Pengenal Pengakuan Importir) untuk mengimpor barang yang khusus disebut dalam ijin tersebut, dan tidak berlaku untuk barang lain di luar yang ddisebut dalam TAPPI tersebut.
2. Approved Importer (Approved Traders)
Approved Importer hanyalah pengusaha impor biasa yang secara khusus diistimewakan oleh pemerintah Cq Departemen Perdagangan untuk mengimpor komoditi tertentu untuk tujuan tertentu pula yang dipandang perlu oleh pemerintah. Contohnya, importer cengkeh dan importer gandum.
3. Importir Terbatas
Untuk memudahkan perusahaan-perusahaan yangb didirikan dalam rangka UU-PMA/PMDN maka pemerintah telah memberikan ijin khusus pada perusahaan PMA dan PMDN untuk mengimpor mesin-mesin dan bahan baku yang diperlukannya sendiri (bukan untuk diperdagangkan). Ijin ini diberikan dalam bentuk APIT (Angka Pengenal Importir Terbatas), dikeluarkan BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) atas nama Menteri Perdagangan).
4. Importir Umum
Perusahaan impor yang khusus mengimpor aneka mata dagangan dapat memperoleh kedudukan sebagai Importir umum (General Importir). Perusahaan yang seperti ini kebanyakan hanyalah Perseroan Niaga atau perusahaan dagang Negara (Trading House atau Wisma Dagang) yang mengimpor barang-barang mulai dari barang kelontong sampai instalasi lengkap suatu pabrik.
5. Sole Agent Importer
Perusahaan asing yang berminat memasarkan hasil produksinya di Indonesia seringkali mengangkat perusahaan setempat sebagai Kantor Perwakilannya atau menunjuk suatu Agen Tunggal yang akan mengimpor hasil produksinya ke Indonesia. Alat-alat besar dan kendaraan bermotor serta barang elektrik, elektronik dan komputer umumnya mempunyai sole agent yang bertugas mengimpor mesin dan suku cadangnya dari Negara asalnya.

III. Kelompok Promotor
Masalah Perdagangan Luar Negeri sudah merupakan bagian yang tak dapat lagi dipisahkan dari masalah ekonomi seluruhnya. Merosotnya devisa dari minyak bumi telah memaksa kita berpaling kembali pada sumber devisa non migas yang terdiri dari komoditi tradisional, hasil industry dan pariwisata yang memerlukan perjajakan, rintisan dan promosi di luar negeri. Kelompok promoter ini pada umumnya terdiri dari:
1. Kantor Perwakilan dari produsen atau eksportir asing di Negara konsumen atau importir.
2. Kantor perwakilan Kamar Dagang dan Industri yang ada di luar negeri maupun yang ada di dalam negeri.
3. Misi perdagangan dan pameran dagang internasional (trade fair) yang senantiasa diadakan di pusat perdagangan dunia seperti Jakarta Fair.
4. Badan Pengembangan Ekspor Nasional (BPEN)
5. Kantor Bank Devisa di dalam maupun di luar negeri
6. Atase Perdagangan dan Trade Commisioner, ataupun Bagian Ekonomi dari tiap kedutaan di luar negeri.
7. Majalah Dagang dan Industri (Trade Directories) termasuk lembaran kuning Buku Petunjuk Telepon merupakan saran promosi yang lazim pula.
8. Brosur dan leaflet yang dibuat oleh masing-masing pengusaha ekspor termasuk price list yang dikirim dengan cuma-cuma pada setiap peminat.

IV. Kelompok Eksportir
Eksportir disebut juga penjual (seller) ataupun pensuplai (pemasok) atau supplier. Antara importir dan eksportir telah terjadi ikatan kontrak perdagangan internasional dan merupakan pelaku utama perdagangan internasional. Para eksportir pada umumnya terdiri dari:
1. Produsen-Eksportir
Para produsen yang sebagian hasil produksinya memang diperuntukkan untuk pasar luar negeri, yang ekspornya diurus senddiri oleh produsen bersangkutan. Yang disebut sebagai produsen eksportir
2. Confirming House
Banyak perusahaan asing mendirikan kantor cabangnya atau bekerja sama dengan warga setempat mendirikan anak perusahaan (sister-company) atau Subsidiary-company di dalam negeri. Kantor semacam ini bekerja atas perintah dan untuk kepentingan kantor induknya atau untuk kepentingan konsumen di Negara asalnya dengan memperoleh komisi atau pun keuntungan. Badan usaha seperti ini disebut Confirming House atau Export Commision House. Kantor cabang seperti ini biasanya melakukan usaha pengumpulan, sortasi, up-grading dan pengepakan ekspor (export-packing) dari komoditi local seperti karet atau kopi.
3. Pedagang Ekspor (Export-Merchant)
Pedagang eekspor adalah badan usaha yang diberi ijin pemerintah dalam bentuk Surat Pengakuan Eksportir dan diberi kartu Angka Pengenal Ekspor (APE) dan diperkenankan melaksanakan ekspor komodditi yang dicantumkan dalam Surat Pengakuan itu. Export-Merchant lebih banyak bekerja untuk dan atas kepentingan dari produsen dalam negeri yang diwakilinya.
4. Agen Ekspor (Ekspor-Agent)
Apabila hubungan antara Ekspor-Merchant dengan produsen, tidak hanya sebagai rekanan biasa, tapi sudah meningkat dengan suatu ikatan perjanjian keagenan, maka dalam hal ini Export-Merchant disebut juga Export-Agent.

5. Wisma Daagang (Trading House)
Bila suatu perusahaan atau eksportir dapat mengembangkan ekspornya tidak lagi terbatas pada satu atau dua komoditi, tapi sudah aneka komoditi maka eksportir demikia mendapat status sebagai General-Exporters atau Eksportir Umum. Perusahaan yang mempunyai status general exporters dan sekaligus juga mempunyai status general importers disebut dengan Trading House atau Wisma Dagang. Jadi, Wisma Dagang adalah suatu perusahaan Import Export yang besar yang dapat mengimpor dan mengekspor aneka komoditi dan mempunyai jaringan pemasaran dan kantor perwakilan di pusat-pusat perdagangan dunia, dan memperoleh fasilitas tertentu dari pemerintah baik dalam bentuk fasilitas pebankan maupun dalm bidang perpajakan.

V. Kelompok Pendukung
Selain eksportir dan importir sebagai pelaksana utama dalam perdagangan internasional, terdapat pula badan usaha lain yang mempunyai peranan yang besar pula dalam menunjang serat menjamin kelancaran pelaksanaan impor maupun ekspor itu secara keseluruhannya. Di antara kelompok pendukung ini terdapat:
1. Bank-bank devisa
Bank devisa merupakan kelompok pendukung yang memberikan jasa perkreditan , baik dalam bentuk kredit ekspor maupun sebagai uang muka jaminan L/C impor. Ddi samping itu, Bank Devisa juga sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan pembukaan L/C impor, penerimaan L/C ekspor, penyampaian dokumen pengapalan maupun dalam negosiasi dokumen pengapalan itu. Bank juga sangat berguna sebagai peneliti keaslian dokumen pengapalan dan dalam verifikasi jenis dan isi masing-masing dokumen pengapalan.
2. Badan Usaha Transportasi
Dengan berkembangnya ekspor dan juga dengan adanya perombakan dalam bidang angkutan baik di darat, laut maupun udara, khususnya dengan munculnya perpeti kemasan (Containerization), maka muncul usaha jasa baru dalam transportasi yang disebut freight forwader atau forwarding agent. Tugas itu dapat meliputi dari pengumpulan muatan, menyelenggarakan pengepakan sampai membukukan muatan aneka wahana yang biasa diperdagangkan (negotiable).
3. Maskapai-Pelayaran
Perusahaan pelayaran masih memegang hegemoni dalam bidang angkutan internasional sekalipun angkutan melalui udara dan darat cukup berkembang pula baik dalam jasa angkutan penumpang maupun barang. Hambatan dalam bidang angkutan ini akan sangat mempengaruhi Perdagangan Internasional.

4. Maskapai Asuransi
Maskapai Asuransi memegang peranan yang tak dapat diabaikan dalam merumuskan persyaratan kontrak perdagangan internasional yang dapat menjamin risiko yang terkecil dalam tiap transaksi itu.
5. Kantor Perwakilan/Kedutaan
Selain untuk membantu promosi, Kantor Kedutaan di luar negeri dapat pula mengeluarkan dokumen legalitas seperti Consuler –Invoice yang berfungsi mengecek dan mensahkan pengapalan suatu barang dari Negara tertentu.
6. Surveyor
Dalam perdagangan internasional, diperlukan pihak ketiga yang netral dan obyektif dapat memberikan kesakssian atas mutu, jenis, kuantum, keaslian, kondisi (baru atau second hand) harga, nomor Pos CCCN dan tariff bea dari komoditi atau produk yang diperdagangkan. Juru periksa ini tidak saja penting untuk mengecek bonafiditas eksportir maupun importir bahkan pemerintah telah memanfaatkan pula Juru Periksa ini untuk mengamankan bea masuk impor maupun Sertifikat Ekspor dengan dipelakukannya ketentuan LKP (Laporan Kebenaran Penmeriksaan) untuk impor maupun ekspor dalam rangka inpres No. 4/85.
7. Pabean
Pabean sebagai alat pemerintah bertindak sebagai peenjaga gawang laalu-lintas komoditi Internasional, di samping mengamankan pemasukan keuangan Negara bagi kepentingan APBN, juga membantu eksportir dan importir dalam memperlancar arus barang dan penumpang, dan tidak sebaliknya.

IMPORTIR
Importir adalah orang perseorangan atau badan hukum pemilik Angka Pengenal Importir (API) atau Angka Pengenal Importir Terbatas (APIT) yang mengimpor barang, untuk dapat melakukan pemenuhan kewajiban pabean, importir wajib melakukan registrasi importir ke Direktorat Jenderal. Registrasi importir dapat dilakukan secara online. Registrasi importir dinyatakan memenuhi syarat apabila:

1. Eksistensi jelas dan benar;
2. Identitas pengurus dan penanggung jawab jelas dan benar;
3. Jenis usaha jelas dan benar;
4. Kepastian penyelenggaraan pembukuan yang dapat diaudit;
5. Dan hasil penilaian sekurang-kurangnya mencapai nilai sebesar 40 (empat puluh).
Terhadap importir yang telah memenuhi ketentuan diberikan NIK yang berlaku di seluruh Kantor Pabean dan disampaikan dalam SPR. Terhadap importir yang tidak memenuhi ketentuan diberikan pemberitahuan dengan disertai alasan yang jelas melalui situs resmi http://www.beacukai.go.id. Importir yang belum mendapatkan NIK, dapat dilayani pemenuhan kewajiban kepabeanannya untuk 1 (satu) kali pemberitahuan pabean impor setelah mendapat persetujuan dari kepala kantor pabean. Nomor Identitas Kepabeanan dapat diblokir apabila:
• Dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan berturut-turut, importir yang mendapat NIK tidak melakukan kegiatan impor;
Dari hasil penelitian ditemukan :
1. Eksistensi tidak sesuai dengan pemberitahuan;
2. Identitas pengurus dan penanggungjawab tidak sesuai dengan pemberitahuan;
3. API / APIT habis masa berlakunya; dan / atau tidak menyelenggarakan pembukuan.

INDENTOR
Indentor adalah orang atau badan yang dalam lingkungan usaha atau pekerjaannya menyuruh Importir mengimpor Barang Kena Pajak untuk dan atas kepentingannya; …

Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-52/PJ.3/1985
________________________________________
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK DARI IMPORTIR KEPADA INDENTOR (SERI PPN-58)
Surat Edaran Dirjen Pajak : SE-52/PJ.3/1985
Tanggal : 7-Aug-1985
________________________________________

Sehubungan dengan adanya pertanyaan yang diajukan oleh beberapa Importir/Indentor mengenai Tata Cara pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas impor dan inden maka dengan ini diberikan penegasan sebagai berikut :
1. Dalam Pasal 1 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1985 dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan Importir adalah Pengusaha yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya mengimpor Barang Kena Pajak. Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan penegasan siapa yang mengimpor Barang Kena Pajak dan kemudian melakukan penyerahan yang terhutang Pajak Pertambahan Nilai sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf a ke 2) Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai 1984.
2. Pengusaha yang akan mengimpor Barang Kena Pajak, dapat melakukan sendiri kegiatan impor tersebut atau dapat juga menyuruh orang lain melakukan impor untuk dan atas kepentingannya selaku pemesan/indentor. Apa yang dimaksud dengan Indentor dimuat dalam Pasal 1 huruf b
3. Didalam pelaksanaannya, impor atas dasar pesanan/indent dapat terjadi sebagai berikut :
3.1. Pelaksanaan impor dilakukan sendiri untuk, atas nama dan oleh Importir yang bersangkutan. Di dalam dokumen impor tercantum nama dan NPWP Importir seolah-olah Barang Kena Pajak yang diimpor adalah miliknya sendiri. Nama pemilik/barang/pemesan/Indentor tidak pernah diungkapkan.
3.2. Pelaksanaan Impor dilakukan oleh Importir.
Dokumen impor dan keterangan/surat lain yang berkenaan tercantum atas nama dan NPWP Importir. Penyelesaian pengurusan dokumen dan pengeluaran barang dari pelabuhan diselesaikan sendiri oleh Indentor atas nama Importirnya.
3.3. Pelaksanaan Impor dilakukan oleh Importir untuk kepentingan dan atas nama Indentor. Nama dan NPWP Importir yang bertindak untuk dan atas nama Indentor, demikian juga nama dan NPWP Indentor (kedua-duanya) tercantum secara jelas dalam dokumen impor dan surat-surat yang berkenaan.
3.4. Indentor melakukan sendiri seluruh kegiatan importasi, mulai dari persetujuan jual beli dengan supplier luar negeri, pelaksanaan impor, pembayaran, penyelesaian dokumen impor sampai pengeluaran barang dari pelabuhan. Setelah barang sampai ditangan Indentor, baru importir atas nama supplier luar negeri menerbitkan faktur dan surat-surat penagihan yang berkenaan dengan Impor Barang Kena Pajak tersebut. Nama, NPWP Importir dan nama, NPWP Indentor tercantum secara jelas dalam dokumen impor. Cara impor semacam ini umumnya terjadi untuk Impor Barang Kena Pajak yang digunakan dalam operasi perusahaan pertambangan minyak dan gas bumi, baik dilakukan oleh PERTAMINA sendiri maupun oleh Kontraktor Kontrak Production Sharing. Hal ini disebabkan oleh adanya ketentuan larangan bagi perusahaan asing melakukan kegiatan secara langsung di Indonesia. Untuk itu ditunjuk agen nasional sebagai Importir dari Barang Kena Pajak tersebut selaku kuasa supplier luar negeri.
4. Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas impor Barang Kena Pajak sebagaimana tersebut pada butir 3.1. sampai dengan 3.4. diatas adalah sebagai berikut :
4.1. Dalam hal pelaksanaan impor dilakukan seperti yang tercantum pada butir 3.1. diatas, penyerahan dari importir kepada Indentor terhutang Pajak Pertambahan Nilai atas dasar nilai impor termasuk Bea masuk sebagaimana tercantum dalam laporan Kebenaran Pemeriksaan/Pemberitahuan Pemasukan Barang Untuk dipakai ditambah mergin laba/fee dan biaya lain yang diminta Importir karena penyerahan tersebut. Penyerahan Barang Kena Pajak oleh Indentor kepada pihak lain terhutang Pajak Pertambahan Nilai atas dasar harga jual yang diminta Indentor.
4.2. Dalam hal pelaksanaan impor dilakukan seperti yang tercantum pada butir 3.2. diatas, maka pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sama dengan yang tercantum pada butir 4.1. tersebut diatas.
4.3. Dalam hal pelaksanaan impor dilakukan seperti yang tercantum pada butir 3.3. diatas, sepanjang nama dan NPWP Importir tercantum “untuk dan atas nama” Indentor (q.q.) serta nama dan NPWP Indentor tercantum pula dalam dokumen impor yang berkenaan, maka penyerahan dari Importir kepada Indentor tidak terhutang Pajak Pertambahan Nilai.
Pajak Pertambahan Nilai sebagai Pajak Masukan yang dibayar melalui Bank Devisa cq Direktorat Jenderal Bea dan Cukai pada waktu impor Barang Kena Pajak dapat dikreditkan langsung oleh Indentor yang bersangkutan terhadap Pajak Keluaran yang dipungutkan.
4.4. Dalam hal pelaksanaan impor terjadi seperti yang tercantum pada butir 3.4. diatas, maka penyerahan dalam bentuk penyampaian surat penagihan atau faktur oleh agen/Importir selaku kuasa supplier luar negeri kepada Indentor, tidak terhutang Pajak Pertambahan Nilai, karena pada hakekatnya impor dilakukan sendiri oleh Indentor. Umumnya Barang Kena Pajak yang diimpor dengan cara ini menjadi milik PERTAMINA dan sepanjang Barang Kena Pajak yang diimpor termasuk katagori A, Pajak Pertambahan Nilainya tidak dipungut.
5. Sepanjang terjadi penyerahan yang terhutang Pajak Pertambahan Nilai baik oleh Importir maupun oleh Indentor yang bersangkutan, maka kewajiban dan tata cara pembuatan Faktur Pajak tetap harus dilaksanakan sebagaimana layaknya kewajiban Pengusaha Kena Pajak.
Demikian penegasan mengenai masalah hubungan antara Importir dengan Indentor dalam kaitannya dengan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.

PROMOTOR
Promotor adalah penyedia dukungan financial, termasuk didalamnya donatur, sponsor atau bahkan investor yang bersedia menyandang dana untuk suatu kegiatan lokal. Keberadaan kelompok promotor adalah penting dalam mendukung berlangsungnya strategi dan perencanaan kegiatan-kegiatan masyarakat secara simultan dan berkesinambungan.

Promotor adalah orang yang dibayar untuk mengajukan kepentingan kelompok tertentu. Yang termasuk kedalam promotor adalah agen publisitas tokoh masyarakat yang penting, pejabat informasi publik pada jawatan pemerintah, sekretaris, pers kepresidenan, manajer kampanye, dan pengarah publisitas kandidat politik.
Jurnalis dan promotor berbeda satu sama lain. Karena tidak dibayar oleh suatu sumber berita, jurnalis tidak menjadi komunikator yang memihak, setidak tidaknya jika dibandingkan dengan promotor yang bertindak sebagai komunikator bayaran.

DAFTAR PUSTAKA
http://www.majalah.tempointeraktif.com
http://www.theceli.com
http://www.one.indoskripsi.com
http://www.dahlanforum.wordpress.com
Amir, M. S.2005.Ekspor
Impor.LPPM.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s


%d blogger menyukai ini: