G2 Instrumen XM

TUGAS RESUME EKSPOR IMPOR
INSTRUMEN KEBIJAKAN PERDAGANGAN (BAB 3)
DAN
DAMPAK KESEJAHTERAAN (BAB 4)
OLEH KELOMPOK 2G
1. Akhmad Abdurrohman I (2G / 02)
2. Bima Adetya (2G / 08)
3. Cahya Budi Kurniawan (2G / 10)
4. Septyandri (2G /27)

INSTRUMEN KEBIJAKAN PERDAGANGAN

Strategi Dalam Perdagangan Internasional dan Beberapa Instrument yang Digunakan
1. Adaptasi kebijakan untuk menyesuaikan dengan iklim ekonomi global yang ada.
Akibat perubahan harga suatu komoditas di pasar dunia, pemerintah memiliki sejumlah strategi atau instrument untuk digunakan. Misalnya, dalam kasus minyak goring, sejak 1 Februari 2008, pemerintah menanggung Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10 persen untuk minyak goreng yang dijual di dalam negeri baik curah maupun kemasan. Kebijakan itu diharapkan dapat menahan laju kenaikan harga minyak goreng di dalam negeri akibat kenaikan harga minyak kelapa sawit (CPO) di dunia. Kebijakan ini sudah berjalan cukup baik, yakni berhasil meredam kenaikan harga minyak goreng karena harga CPO di pasar internasional naik. Pemerintah tidak akan melarang maupun membatasi ekspor CPO. Namun, untuk menjamin pasokan CPO bagi produsen minyak goreng di dalam negeri, yang berarti menjaga stabilitas harga minyak goreng di dalam negeri, pemerintah telah menetapkan kebijakan Pungutan Ekspor (PE) progresif.
Sedangkan untuk komoditas-komoditas impor yang merupakan bahan baku utama bagi sejumlah industry dalam negeri, pemerintah menggunakan tarif bea masuk (BM) sebagai instrumennya. Misalnya, pada bulan Januari 2008 Departemen PLN R.I menurunkan tarif BM kedelai dari 10% menjadi 0%. Kebijakan ini dilakukan untuk mengurangi biaya produksi makanan berbasis kedelai (seperti kecap, tauco, susu kedelai, keripik kedelai, dll. akibat lonjakan harga kedelai di pasar dunia. Kebijakan ini bersifat sementara hingga harga kedelai di pasar dunia kembali normal

2. Harmonisasi kebijakan, terutama antara kebijakan industri dan kebijakan perdagangan¸kebijakan pengembangan teknologi, dan kebijakan pengembangan SDM.
Tujuan utama dari standarisasi, harmonisasi dan modernisasi dari prosedur-prosedur perdagangan adalah untuk menurunkan biaya-biaya transaksi dalam perdagangan internasional, khususnya antara pelaku usaha dengan pemerintah (misalnya bea dan cukai) di perbatasan nasional (Grainger, 2007)

3. Kebijakan proteksi (substitusi impor) terhadap industri-industri domestik yang masih baru (sering disebut masih ”bayi”) hanya sementara.
Substitusi impor merupakan suatu alternatif strategi pembangunan yang mengutamakan peningkatan pertumbuhan ekonomi tanpa menambah ekspor (Rahayu dan Soebagiyo, 2004). Dalam strategi substitusi impor, pemerintah sebuah negara labih memilih untuk membangun industry yang menghasilkan produk-produk yang selama ini harus diimpor dari Negara lain.
Sistem dumping juga merupakan instrument yang bisa digunakan dalam melakukan proteksi terhadap stabilitas ekonomi nasional. Pengertian dumping dalam konteks hukum perdagangan internasional adalah suatu bentuk diskriminasi harga internasional yang dilakukan oleh sebuah perusahaan atau negara pengekspor, yang menjual barangnya dengan harga lebih rendah di pasar luar negeri dibandingkan di pasar dalam negeri sendiri, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan atas produk ekspor tersebut. Sedangkan menurut kamus hukum ekonomi dumping adalah praktik dagang yang dilakukan eksportir dengan menjual komoditi di pasaran internasional dengan harga kurang dari nilai yang wajar atau lebih rendah daripada harga barang tersebut di negerinya sendiri atau daripada harga jual kepada negara lain, pada umumnya, praktik ini dinilai tidak adil karena dapat merusak pasar dan merugikan produsen pesaing di negara pengimport. Ada 5 tipe dumping yang dilihat dari tujuan eksportir, kekuaran pasar dan struktur pasar import, antara lain: Market Expansion Dumping, Cyclical Dumping, State Trading Dumping, Strategic Dumping, Predatory Dumping. Praktek dumping merupakan praktek dagang yang tidak fair, karena bagi negara pengimpor, praktek dumping akan menimbulkan kerugian bagi dunia usaha atau industri barang sejenis dalam negeri, dengan terjadinya banjir barang-barang dari pengekspor yang harganya jauh lebih murah daripada barang dalam negeri akan mengakibatkan barang sejenis kalah bersaing, sehingga pada akhirnya akan mematikan pasar barang sejenis dalam negeri, yang diikuti munculnya dampak ikutannya seperti pemutusan hubungan kerja massal, pengganguran dan bangkrutnya industri barang sejenis dalam negeri (Binchoutan, 2008).

4. Strategi pembangunan industri yang berorientasi ke luar (ekspor).
Strategi ini dilakukan dengan membangun industri-industri yang berorientasi ekspor. Pembangunan industri yang strategis ini mengacu pada permintaan efektif di pasar global. Artinya pilihan untuk membangun suatu industri terkait dengan apakah produk yang dihasilkan mampu diserap pasar internasional.
Peran ekspor dalam perekonomian sebuah negara sangat penting. Ekspor suatu negara menentukan laju pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. Sebagian besar ekspor Indonesia ke pasar internasional didominasi oleh minyak mentah dan bahan tambang serta berbagai komoditi primer lainnya (Gustaf, 1987). Namun demikian Negara ini masih mempunyai kesempatan untuk meningkatkan ekspornya dengan meningkatkan ekspor non-migas.
Sebuah sistem perekonomian terbuka berarti memberikan ruang bagi sebuah negara untuk melakukan perdagangan internasional. Negara berkembang mengalami keterbatasan sumber daya untuk mencapai pertumbuhan ekonomi tinggi. Hal ini dikarenakan rendahnya angka tabungan domestik di negara berkembang (Sadli, 2002). Oleh karena itu ekonom neo-klasik menyarankan agar negara berkembang mengubah strategi pembangunannya dari inward orientation menjadi outward orientation (Kuncoro, 2000). Alasannya karena pasar global lebih menjanjikan dan berpotensi untuk meningkatkan pendapatan nasional negara berkembang dengan syarat mereka mampu bersaing dalam perekonomi global. Hal ini yang kemudian menjadi dasar kebijakan orientasi ekspor di negara berkembang tak terkecuali Indonesia. Perkembangan ekspor Indonesia dalam dua tahun terakhir cukup menggembirakan. Hal ini dikarenakan adanya kenaikan yang cukup signifikan dari ekspor nasional pada 2003. Dalam system perekonomian terbuka, ekspor mempunyai dua akibat langsung, pertama, meningkatkan angka pertumbuhan ekonomi (pertumbuhan GDP pada perekonomian nasional dan pertumbuhan PDRB pada perekonomian daerah). Kedua, menurunnya angka pengangguran. Ekspor adalah akibat dari suatu proses produksi. Kelangsungan proses produksi membutuhkan kombinasi faktor produksi. Kontribusi terbesar faktor produksi terhadap suatu proses produksi adalah dari faktor produksi tenaga kerja (McEachern,2000).

Industrialisasi juga merupakan pilihan kebijakan yang dilaksanakan pemerintah suatu negara untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang lestari (sustainable). Industrialisasi dianggap mempercepat pertumbuhan ekonomi, karena dalam sector industri nilai tambah ekonomi yang tinggi akan selalu ada.
Namun, kebijakan industrialisasi bukan hal yang mudah untuk dilakukan. Resiko kegagalan dari kebijakan ini sangat besar, terutama apabila sebuah negara gagal mengenali potensi industrinya. Apabila sebuah negara gagal mencari benang merah yang menghubungkan sektor tradisionalnya (sektor pertanian) dengan sektor modern (sector industri) maka kegagalan industrialisasi sudah berada di depan mata. Kegagalan untuk mensinergikan sektor tradisional dengan sektor modern akan memunculkan dualism ekonomi seperti dikemukakan Boeke (lihat Koencoro, 2000). Dualisme ekonomi adalah suatu keadaan dimana sektor modern dan sektor tradisional berjalan sendiri-sendiri tanpa ada sinergi diantara keduanya. Artinya sektor pertanian di sebuah negara tidak mendukung sektor industrinya. Gejala yang sering muncul sebagai akibat dualism ekonomi adalah adanya pengangguran struktural dan munculnya sektor informal. Indonesia adalah salah satu negara yang mengalami dualisme ekonomi. Hal ini bisa kita lihat dari maraknya kemunculan sektor informal di negara ini. Dampak negatif dari dualisme ekonomi adalah rendahnya pertumbuhan ekonomi dari negara bersangkutan Selain itu, dualisme ekonomi mengakibatkan adanya disparitas dalam distribusi pendapatan (Garcia-Penalosa dan Turnovsky, 2004).

BAB 4
DAMPAK KESEJAHTERAAN

Penerapan instrumen-instrumen kebijakan perdagangan dapt memunculkan dampak kesejahteraan (welfare effect) terhadap lingkungan. Dampak kesejahteraan itu dapat diukur melalui sebuah analisis yang dikenal dengan Partial equilibrium model.

Partial equilibrium model
Partial equilibrium model merupakan sebuah model analisis yang digunakan untuk menilai serta mengukur dampak kesejahteraan (welfare effect) dari penerapan instrumen-instrumen kebijakan perdagangan. Partial equilibrium model memiliki beberapa konsep yang digunakan untuk mengukur serta menilai dampak kesejahteraan tersebut, yaitu konsep consumer surplus dan konsep produser surplus.
Agar analisis partial equilibrium ini dapat digunakan, beberapa asumsi harus dimunculkan. Asumsi-asumsi yang diperlukan antara lain yaitu:
1. Hanya terdapat dua Negara di dunia ini; missal Indonesia dan Jepang. Kita dapat memusatkan perhatian kita pada Indonesia dan menempatkan Jepang sebagai negara lainyya di dunia (rest of the world).
2. Kedua Negara memiliki produsen konsumen dari barang-barang yang diperdagangkan di perdangan internasional; misalnya beras. Dalam hal ini, beras merupakan komoditi homogen dimana beras ini diproduksi baik oleh Indonesia dan Jepang dan merupakan komiditi yang saling mennggantikan (substitutif).
3. Pasar komoditi (dalam) hal ini beras di dunia diasumsikan dalam kondisi persaingan sempurna. Kedua Negara pada awalnya melakukan perdagangan bebas, kemudian Indonesia menerapkan sebuah kebijakan perdagangan. Namun, Jepang tidak membalas langkah Indonesia tersebut.

Consumer surplus
Consumer surplus merupakan perbedaan antar harga sebuah barang dimana konsumen bersedia membayar dengan harga sebenarnya yang dibayarkan oleh konsumen tersebut. Consumer surplus dapat ditunjukkan melalui graifk di bawah ini

Dari grafik disamping, KLM menunjukkan total consumer surplus.

Produser surplus
Produser surplus dapat didefinisikan sebagai perbedaan antara harga jual sebuah barang yang sebenarnya diperoleh oleh perusahaan dengan harga jual minimal yang bersedia diterima oleh perusahaan tersebut. Adapun produser surplus dapat dilukiskan dalam grafik seperti di bawah ini.

Dari grafik di samping, total produser surplus digambarkan oleh gambar LMN

Welfare effect
Welfare effect merupakan dampak kesejahteraan yang timbul dari penerapan instrumen kebijakan perdagangan. Dampak esejahteraan dari penerapan instrumen-instrumen kebijakan perdagangan berbeda antara kasus negara besar dan negara kecil. Dalam hal ini, suatu negara yang tergolong besar jika pangsa impor dan ekspor negara tersebut tergolong besar untuk komoditi tertentu di pasar internasional. Dalam hal ini pula, besar-kecilnya ukuran negara tidak secara langsung diukur dari besarnya wilayah geografi atau pun besarnya PDB. Dalam contoh di atas, Indonesia dan Jepang merupakan dua negara besar dalam perdagangan beras dunia. Ebagai negara besar, penerapan tarif impor beras oleh pemerintah Indonesia dapat berpengaruh terhadap harga beras dunia. Sebaliknya, penerapan instrumen yang sama dari sebuah negara kecil semisal Zimbabwe tidak akan berpengaruh terhadap harga beras dunia. Dalam hal ini, produsen dan konsumen negara kecil tetap melakukan transaksi harga dunia yang brlaku. Hal itu dapat ditunjukkan melalui grafik seperti di bawah ini.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s


%d blogger menyukai ini: