F3 PAHAM LIBERALISME

NAMA ANGGOTA :1.ALFIANSYAH W (4)
2.CATUR SETIO NUGROHO(8)
3.IMMANUEL TAMBUNAN (14)
4.INDAH KURNIAWATI (15)
5.KRISNA ERLANGGA(20)
6.MARTHA ANITANTYA(21)
7. MUHAMMAD RIFKI(24)
8. NOVALITA PURBA (26)

DEFINISI PERDAGANGAN BEBAS
Perdagangan bebas adalah sebuah konsep ekonomi yang mengacu kepada penjualan produk antar negara tanpa pajak ekspor-impor atau hambatan perdagangan lainnya.Perdagangan bebas dapat juga didefinisikan sebagai tidak adanya hambatan buatan (hambatan yang diterapkan pemerintah) dalam perdagangan antar individual-individual dan perusahaan-perusahaan yang berada di negara yang berbeda.
Perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Penduduk yang dimaksud dapat berupa antarperorangan (individu dengan individu), antara individu dengan pemerintah suatu negara atau pemerintah suatu negara dengan pemerintah negara lain. Di banyak negara, perdagangan internasional menjadi salah satu faktor utama untuk meningkatkan GDP. Meskipun perdagangan internasional telah terjadi selama ribuan tahun (lihat Jalur Sutra, Amber Road), dampaknya terhadap kepentingan ekonomi, sosial, dan politik baru dirasakan beberapa abad belakangan. Perdagangan internasional pun turut mendorong Industrialisasi, kemajuan transportasi, globalisasi, dan kehadiran perusahaan multinasional
SEJARAH PERDAGANGAN BEBAS
Sebelum gagasan “perdagangan bebas” dilemparkan oleh Adam Smith (dalam bukunya yang termasyhur, The Wealth of Nations, 1776) negara-negara tidak mendukung perdagangangan bebas. Para saudagar dari sebuah negara tidak bebas untuk mengadakan ekspor dan impor. Kecenderungan besar di Eropa pada waktu itu adalah “proteksionisme”, negara melindungi diri terhadap negara lain, dalam arti hanya mengijinkan ekspor, tetapi tidak impor. Argumen yang diajukan untuk melakukan tindakan ini adalah untuk menjaga jumlah emas/perak (dalam bahasa sekarang “devisa”) yang dimiliki sebuah negara. Pada saat ekspor negara mendapatkan devisa, tetapi pada waktu impor negara melepaskan devisa. Keinginan negara-negara pada waktu itu adalah bagaimana menumpuk emas/perak sebesar-besarnya karena mereka percaya bahwa dengan cara ini saja negara mereka akan menjadi kaya.Paham ini sering juga dinamakan “merkantilisme.”

Adam Smith menjungkir-balikkan pandangan ini. Dia mengatakan, justru kalau sebuah negara mengijinkan warganya untuk bebas mengadakan ekspor-impor, maka negara itu akan makmur, dan demikian pula negara lain, dan banyak negara lain. Perdagangan bebas, katanya, akan mendatangkan “wealth of nations.” Smith berpendapat bahwa kemampuan individu tidaklah sama, ada yang pandai untuk hal tertentu, tidak untuk yang lain. Begitu pula sebuah negara, mengingat kemampuan individu-individu yang ada di dalamnya maupun kekayaan alam yang dimilikinya. Inggris mampu memproduksi kain wool yang bagus, tetapi tidak untuk anggur. Sementara Portugal dapat menghasilkan anggur yang sangat enak, tetapi tidak untuk kain wool. Kalau kedua negara ini mengadakan tukar-menukar barang, maka rakyat kedua negara itu akan memakai kain wool yang bagus dan minum anggur yang enak. Kalau dua negara mengadakan proteksionisme, Inggris hanya pakai kain wool yang bagus, tetapi tidak minum anggur yang enak. Demikian sebaliknya dengan Portugal, minum anggur yang enak, tetapi pakai kain wool yang jelek. Adam Smith menganjurkan agar negara-negara mengadakan spesialisasi, dan atas dasar spesialisasi ini mengadakan tukar-menukar atau perdagangan. Dengan cara ini negara-negara di seluruh dunia akan menikmati kesejahteraan karena menikmati produk-produk yang terbaik.

Perdagangan bebas berarti bebas dari campur tangan negara, terutama keinginan negara untuk mengenakan bea masuk (tariff). Gagasan “free trade” ini mendapat sambutan baik di Inggris, dan pada 1846 Inggris mengumukan pembatalan “Corn Law” dan mengijinkan perdagangan bebas produk-produk pertanian. Inggris pada waktu memang sedang memasuki Revolusi Industri, mampu menghasilkan produk-produk yang bermutu tinggi. Masa antara 1864-1914 dipandang sebagai masa keemasan perdagangan bebas. Namun masa ini ditutup dengan Perang Dunia I (1914-1919), yang melibatkan negara-negara di Eropa Barat dan juga jajahan-jajahannya. Perang ini dipandang sebagai akibat dari kegagalalan perdagangan bebas, dan sejak Perang Dunia I negara-negara di seluruh dunia menutup pasarnya dengan menaikkan tarif impor. Proteksionisme berkuasa di seluruh dunia, perdagangan bebas praktis berhenti, hingga akhir Perang Dunia II (1945).

Tetapi gagasan perdagangan bebas tidak mati. Setelah Perang Dunia II berakhir, negara-negara di dunia sepakat untuk menghidupkan gagasan ini dan menjaganya. Maka pada tahun 1947 negara-negara mengadakan persetujuan bagaimana mengelola perdagangan bebas yang adil. Didirikanlah GATT (General Agreement on Tariff and Trade), yang kemudian diubah menjadi WTO (World Trade Organization) pada 1995. Sejak 1947 hingga hari ini perdagangan bebas memang dijadikan prinsip utama dalam dunia, dan ini menjadi jantung dari proses globalisasi saat ini. Pada jaman sekarang orang dapat menikmati produk-produk negara lain dengan mutu yang tinggi dan harga yang murah. Tidak hanya barang, tetapi juga jasa dapat berputar dan beredar di seluruh dunia.

Apakah perdagangan bebas benar menghasilkan “wealth of nations” seperti dikatakan oleh Adam Smith? Inilah yang menjadi perdebatan sengit antara pendukung dan pelawan globalisasi. Negara kaya dituduh pandai memanipulasi azas perdagangan bebas ini dan menjadi semakin kaya. Negara miskin mengalami hambatan memanfaatkan azas itu dan tidak beranjak dari kemiskinan. Salah satu pokok adalah nilai tukar mata uang atau exchange rate. Negara miskin/berkembang akan selalu kalah dalam berdagang karena nilai tukar mata uang mereka yang rendah dibandingkan dengan mata uang negara kaya (dollar Amerika, Euro, Yen). Belum lagi kecenderungan negara-negara kaya mempraktikkan “non-tariff barrier” (misalnya, quota, quality control, dsb. ) terhadap produk dari negara-negara berkembang. Oleh sebab itu pada saat ini sangat banyak kelompok LSM di seluruh dunia yang menentang perdagangan bebas, juga menentang WTO. Protes terbesar dan termasyhur terhadap WTO terjadi di kota Seattle, Amerika Serikat, pada Desember 1999, sehingga disebut “the Battle of Seattle.
Perdagangan internasional sering dibatasi oleh berbagai pajak negara, biaya tambahan yang diterapkan pada barang ekspor impor, dan juga regulasi non tarif pada barang impor. Secara teori, semuha hambatan-hambatan inilah yang ditolak oleh perdagangan bebas. Namun dalam kenyataannya, perjanjian-perjanjian perdagangan yang didukung oleh penganut perdagangan bebas ini justru sebenarnya menciptakan hambatan baru kepada terciptanya pasar bebas. Perjanjian-perjanjian tersebut sering dikritik karena melindungi kepentingan perusahaan-perusahaan besar.
Sejarah dari perdagangan bebas internasional adalah sejarah perdagangan internasional memfokuskan dalam pengembangan dari pasar terbuka. Diketahui bahwa bermacam kebudayaan yang makmur sepanjang sejarah yang bertransaksi dalam perdagangan. Berdasarkan hal ini, secara teoritis rasionalisasi sebagai kebijakan dari perdagangan bebas akan menjadi menguntungkan ke negara berkembang sepanjang waktu. Teori ini berkembang dalam rasa moderennya dari kebudayaan komersil di Inggris, dan lebih luas lagi Eropa, sepanjang lima abad yang lalu. Sebelum kemunculan perdagangan bebas, dan keberlanjutan hal tersebut hari ini, kebijakan dari merkantilisme telah berkembang di Eropa di tahun 1500. Ekonom awal yang menolak merkantilisme adalah David Ricardo dan Adam Smith.
FAKTOR PENDORONG PERDAGANGAN BEBAS
Banyak faktor yang mendorong suatu negara melakukan perdagangan internasional, di antaranya sebagai berikut :
1. Untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa dalam negeri
2. Keinginan memperoleh keuntungan dan meningkatkan pendapatan negara
3. Adanya perbedaan kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mengolah sumber daya ekonomi
4. Adanya kelebihan produk dalam negeri sehingga perlu pasar baru untuk menjual produk tersebut.
5. Adanya perbedaan keadaan seperti sumber daya alam, iklim, tenaga kerja, budaya, dan jumlah penduduk yang menyebabkan adanya perbedaan hasil produksi dan adanya keterbatasan produksi.
6. Adanya kesamaan selera terhadap suatu barang.
7. Keinginan membuka kerja sama, hubungan politik dan dukungan dari negara lain.
8. Terjadinya era globalisasi sehingga tidak satu negara pun di dunia dapat hidup sendiri.

PENDAPAT EKONOM TENTANG PERDAGANGAN BEBAS
Banyak ekonom yang berpendapat bahwa perdagangan bebas meningkatkan standar hidup melalui teori keuntungan komparatif dan ekonomi skala besar. Sebagian lain berpendapat bahwa perdagangan bebas memungkinkan negara maju untuk mengeksploitasi negara berkembang dan merusak industri lokal, dan juga membatasi standar kerja dan standar sosial. Sebaliknya pula, perdagangan bebas juga dianggap merugikan negara maju karena ia menyebabkan pekerjaan dari negara maju berpindah ke negara lain dan juga menimbulkan perlombaan serendah mungkin yang menyebabkan standar hidup dan keamanan yang lebih rendah. Perdagangan bebas dianggap mendorong negara-negara untuk bergantung satu sama lain, yang berarti memperkecil kemungkinan perang.Perdagangan bebas berangkat dari keinginan untuk menghilangkan kemiskinan dengan cara membuat negara-negara bisa mendapatkan produk yang lebih murah, sementara pada saat bersamaan, negara-negara miskin bisa meningkatkan pendapatan orang-orang miskinnya, terutama petani, peternak, nelayan, dan petambak kecil, dengan cara melakukan ekspor ke negara-negara maju.
Cita-cita yang ideal itu, saat ini, ternyata tidak menguntungkan negara-negara miskin. Terjadi ketidakpuasan di mana-mana. Demonstrasi besar di Seattle, Amerika Serikat (AS), beberapa tahun lalu terhadap negara-negara kaya, adalah salah satu bukti ketidakadilan itu. Terakhir adalah buku tulisan Joseph Stiglitz, pemenang hadiah Nobel tahun 2001 untuk ekonomi, berjudul Globalisation and Its Discontent, memaparkan dengan gamblang bagaimana dominasi negara kaya-terutama AS- dalam lembaga-lembaga keuangan dunia, seperti Bank Dunia, Dana Moneter Internasional, dan Organisasi Perdagangan Dunia, merugikan negara-negara berkembang.
Subsidi terhadap petani di negara-negara kaya menyebabkan hasil pertanian di negara-negara berkembang tampak seperti seolah-olah dihasilkan dengan cara tidak efisien. Hambatan impor produk pertanian primer oleh negara kaya atas produk pertanian negara berkembang dalam bentuk nontarif, misalnya melalui standar kesehatan, menyebabkan petani negara miskin tidak bisa menjual produknya. Dalam kenyataan, ketidakseimbangan itu benar-benar seperti semut melawan gajah. Negara-negara kaya memiliki banyak sumber daya, riset, data, dan mampu membayar staf yang terus-menerus mengikuti perkembangan perundingan, sementara negara berkembang seringkali tidak mampu menyediakan hal itu. Akibatnya, dalam perundingan, negara berkembang sering dibuat tak berkutik. Dan, bila hasilnya adalah keuntungan untuk negara kaya dan kerugian untuk negara miskin, itu disebut sebagai sebuah perundingan yang adil.
Selain ketidakadilan yang sangat nyata di dalam liberalisasi perdagangan tersebut, ada hal lain yang sebenarnya jauh lebih merugikan negara-negara miskin. Ekonom Vandana Shiva dalam menanggapi laporan Oxfam International tentang perdagangan bebas mengungkapkan bagaimana perdagangan bebas itu tidak lain adalah bentuk kolonialisme baru. Seolah-olah akses pasar yang lebih besar untuk negara-negara berkembang akan menguntungkan negara-negara ini, tetapi pada kenyataannya justru mereka lebih banyak mengalami kerugian. Akses pasar, demikian Shiva, sama artinya dengan meningkatkan ekspor. Apa artinya meningkatkan ekspor ke negara-negara kaya? Artinya, komoditas yang diusahakan adalah yang dibeli konsumen di negara-negara kaya dan itu, menurut Shiva, adalah daging, tanaman hias/bunga potong, dan udang.
Dampak lebih jauh dari pilihan komoditas tersebut adalah beralihnya petani ke produksi komoditas ekspor tersebut dan meninggalkan tanaman pangan yang sebenarnya penting untuk ketahanan pangan lokal. Dengan mengutip penelitian Utsa Patnaik, ekonom India terkemuka, Shiva menunjukkan bahwa di bawah kolonialisme Inggris, produksi pangan per kapita orang India turun dari 200 kg/ha pada tahun 1918 menjadi hanya 150 kg pada tahun 1947. Sementara pada periode yang sama, ekspor komoditas nonbiji-bijian naik 10 kali lebih cepat dibandingkan biji-bijian yang merupakan sumber pangan. Di Jawa, di bawah pemerintahan kolonial Belanda, ekspor komoditas perkebunan naik 600 persen, sementara konsumi beras turun dari 199 kg/kapita pada tahun 1885 menjadi 162 kg pada tahun 1940.
Kerugian lain adalah kerusakan lingkungan, seperti yang terjadi pada pengembangan tambak yang intensif. Di Jawa, pengembangan tambak udang di pantai utara Jawa telah mengorbankan hutan bakau yang ditebang untuk pembuatan lahan tambak. Untuk perempuan, dampak dari globalisasi yang mendorong terjadinya ekspor ini juga tidak sedikit. Yang paling sering menjadi bahan kajian adalah sektor manufaktur yang berorientasi ekspor seperti alas kaki dan tekstil. Bukan hal baru bahwa terjadi feminisasi tenaga kerja di sini karena perempuan dianggap lebih teliti, lebih sabar, bersedia bekerja dengan jam kerja lebih panjang, tetapi dengan tuntutan upah dan fasilitas lain tidak setinggi buruh laki-laki. Buruh perempuan juga lebih tidak terorganisir sehingga kurang mampu berunding dengan manajemen.
Karena berorientasi ekspor artinya bersaing dalam kualitas dan harga, maka upah buruh menjadi faktor biaya yang sering ditekan. Demonstrasi buruh yang menuntut kenaikan upah selalu dipandang sebagai hal yang menyebabkan larinya investor, tetapi perginya investor asing sebenarnya juga disebabkan oleh masalah di perusahaan induk di negara asalnya seperti yang terjadi pada perusahaan elektronik Aiwa. Jadi, persoalan globalisasi sebenarnya adalah persoalan semua anggota masyarakat, laki-laki dan perempuan. Tetapi, perempuan bisa menjadi pihak yang lebih merugi karena kerusakan lingkungan akan membuat perempuan harus bekerja lebih keras mencari air bersih, misalnya. Perubahan komoditas tanaman dari tanaman pangan ke tanaman ekspor juga akan lebih menguntungkan laki-laki karena penyuluhan akan diberikan lebih kepada laki-laki sebab perempuan harus mengurus rumah dulu sebelum bisa keluar rumah.
Paham Neoloberalisme
Secara garis besar Mansour Fakih (2003) menjelaskan pendirian paham neoliberalisme:
1. biarkan pasar bekerja tanpa distorsi (unregulated market is the best way to increase economic growth), keyakinan ini berakibat bahwa perusahaan swasta harus bebas dari intervensi pemerintah, apapun akibat sosial yang dihasilkan.
2. kurangi pemborosan dengan memangkas semua anggaran negara yang tidak perlu seperti subsidi untuk pelayanan sosial seperti anggaran pendidikan, kesehatan dan jaminan sosial lainnya.
3. perlu diterapkan deregulasi ekonomi, mereka percaya bahwa regulasi selalu mengurangi keuntungan, termasuk regulasi mengenai AMDAL, keselamatan kerja dan sebagainya.
4. privatisasikan semua badan usaha negara. Privatisasi ini termasuk juga perusahaan-perusahaan strategis yang melayaani kepentignan rakyat banyak seperti PLN, Sekolah dan Rumah Sakit. Hal ini akan mengakibatkan konsentrasi kapital di tangan sedikit orang dan memaksa rakyat kecil membayar lebih mahal atas kebutuhan dasar mereka.
5. masukkan gagasan seperti “barang-barang publik”, “gotong-royong” serta berbagai keyakinan solidaritas sosial yang hidup di masyarakat ke dalam peti es dan selanjutnya digantikan dengan gagasan “tanggung jawab individual”. Masing-masing orang akan bertanggung jawab terhadap kebutuhan mereka sendiri-sendiri. Golongan paling miskin di masyarakat akan menjadi korban gagasan ini karena merekalah yang paling kesulitan untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri.
Dalam rangka memantapkan kebijakan neo-liberalisme, para pendukungnya secara gencar mengampanyekan mitos-mitos berkaitan dengan neo-liberalisme dan lebih lanjut tentang pasar bebas. Lebih lanjut dijelaskan oleh Mansour Fakih (2003) bahwa mitos-mitos itu diantaranya adalah :
1. perdagangan bebas akan menjamin pangan murah dan kelaparan tidak akan terjadi. Kenyataan yang terjadi bahwa perdagangan bebas justru meningkatkan harga pangan.
2. WTO dan TNC akan memproduksi pangan yang aman. Kenyataannya dengan penggunaan pestisida secara berlebih dan pangan hasil rekayasa genetik justru membahayakan kesehatan manusia dan juga keseimbangan ekologis.
3. kaum permpuan akan diuntungkan dengan pasar bebas pangan. Kenyataannya, perempuan petani semakin tersingkir baik sebagai produsen maupun konsumen.
4. bahwa paten dan hak kekayaan intelektual akan melindungi inovasi dan pengetahuan. Kenyataannya, paten justru memperlambat alih teknologi dan membuat teknologi menjadi mahal.
5. perdagangan bebas di bidang pangan akan menguntungkan konsumen karena harga murah dan banyak pilihan. Kenyataannya justru hal itu mengancam ketahanan pangan di negara-negara dunia ketiga.
Neoliberalisme sebagai perwujudan baru paham liberalisme saat ini dapat dikatakan telah menguasai sistem perekonomian dunia. Paham liberalisme dipelopori oleh ekonom asal Inggris Adam Smith dalam karyanya The Wealth of Nations (1776). Sistem ini sempat menjadi dasar bagi ekonomi negara-negara maju seperti Amerika Serikat dari periode 1800-an hingga masa kejatuhannya pada periode krisis besar (Great Depression) di tahun 1930. Sistem ekonomi yang menekankan pada penghapusan intervensi pemerintah ini mengalami kegagalan untuk mengatasi krisis ekonomi besar-besaran yang terjadi saat itu.
Selanjutnya sistem liberal digantikan oleh gagasan-gagasan dari John Maynard Keynes yang digunakan oleh Presiden Roosevelt dalam kebijakan New Deal. Kebijakan itu ternyata terbukti sukses karena mampu membawa negara selamat dari bencana krisis ekonomi. Inti dari gagasannya menyebutkan tentang penggunaan full employment yang dijabarkan sebagai besarnya peranan buruh dalam pengembangan kapitalisme dan pentingnya peran serta pemerintah dan bank sentral dalam menciptakan lapangan kerja. Kebijakan ini mampu menggeser paham liberalisme untuk beberapa saat sampai munculnya kembali krisis kapitalisme yang berakibat semakin berkurangnya tingkat profit dan menguatnya perusahaan-perusahaan transnasional atau Trans Nasional Corporation/Multi Nasional Corporation (TNC/MNC).
Menguatnya kekuatan modal dan politik perusahaan-perusahaan transnasional (TNC/MNC) yang banyak muncul di negara-negara maju makin meningkatkan tekanan untuk mengurangi berbagai bentuk intervensi pemerintah dalam perekonomian karena hal itu akan berpengaruh pada berkurangnya keuntungan yang mereka terima. Melalui kebijakan politik negara-negara maju dan institusi moneter seperti IMF, Bank Dunia dan WTO, mereka mampu memaksakan penggunaan kembali paham liberalisme gaya baru atau yang lebih dikenal dengan sebutan paham neo-liberalisme.
DAMPAK NEOLIBERALISME PADA INDONESIA
Akibat dari gagasan-gagasan yang selanjutnya diterapkan menjadi kebijakan ini dapat kita perhatikan pada kehidupan di negeri ini. Bagaimana rakyat menjerit akibat kenaikan harga-harga seiring dengan ketetapan pemerintah mencabut subsidi BBM. PHK massal mewabah karena efisiensi perusahaan akibat meningkatnya beban biaya produksi. Mahalnya harga obat karena paten dan hak cipta yang membuat rakyat makin sulit mendapatkannya. Mahalnya biaya perawatan rumah sakit karena swastanisasi. Makin tercekiknya kesejahteraan petani akibat kebijakan impor beras dan diperburuk dengan mahalnya harga pupuk dan obat-obatan pembasmi hama. Masih banyak contoh yang dapat kita perhatikan dalam kehidupan sehari-hari di sekitar kita.
Akibat dalam skala lebih luas menurut Yanuar Nugroho (2005) ternyata perekonomian dunia saat ini hanya mampu memenuhi kebutuhan hidup 800 juta dari 6.5 miliar manusia. Itupun ia sudah mengonsumsi 80 persen dari semua sumber daya bumi yang tersedia. Jika cara ini diteruskan, sumber daya bumi ini akan segera terkuras habis.Globalisasi dan pasar bebas memang membawa kesejahteraan dan pertumbuhan, namun hanya bagi segelintir orang karena sebagian besar dunia ini tetap menderita. Ketika budaya lokal makin hilang akibat gaya hidup global, tiga perempat penghuni bumi ini harus hidup dengan kurang dari dua dollar sehari. Satu miliar orang harus tidur sembari kelaparan setiap malam. Satu setengah miliar penduduk bola dunia ini tidak bisa mendapatkan segelas air bersih setiap hari. Satu ibu mati saat melahirkan setiap menit.
Perlawanan di seluruh dunia sudah mulai berlangsung. Ketiga institusi keuangan dunia yang dianggap sebagai alat kaum neo-liberal terus menerus ditekan. Ketiganya yaitu WTO, IMF dan Bank Dunia selalu mendapat demonstrasai besar-besaran di setiap pertemuan yang dilakukan.Perlawanan dalam skala besar pertama berlangsung pada pertemua WTO di Seattle, AS. Berbagai gerakan sosial dari penjuru dunia berbondong-bondong memadati kota Seattle. Mereka melakukan demo besar-besaran untuk menghentikan pertemuan tersebut. Mereka berasal dari berbagai kalangan seperti kelompok lingkungan, kelompok perempuan, aktivis buruh, petani dan berbagai kelompok sosialis. Maraknya aksi yang mereka lakukan membuat pertemuan itu gagal menyelesaikan agenda yang seharusnya dibahas.Perlawanan selanjutnya terus menerus berlangsung mengiringi setiap pertemuan WTO. Demo juga kerap kali berlangsung di depan kantor Bank Dunia dan IMF. Bahkan yang paling fenomenal adalah tewasnya seorang petani asal Korea Selatan yang menghunjamkan tubuhnya pada barikade pasukan anti huru-hara pada pertemuan WTO di Cancun, Meksiko (Jhamtani,2005). Pertemuan WTO di Hongkong baru-baru ini juga mengundang aksi demonstrasi yang tak kalah besarnya.
Pada akhirnya karena situasi ekonomi global yang dikuasai paham neo-liberalisme saat ini ternyata penuh dengan mitos-mitos palsu, kita harus lebih bisa bersikap kritis terhadapnya. Dengan penguasaan teknologi informasi dan jaringan media global oleh perusahaan perusahaan raksasa internasional, akan mudah sekali bagi mereka untuk menyusupkan kembali mitos-mitos tersebut di benak kita. Untuk itu diperlukan kewaspadaan lebih dan sikap kritis yang didukung dengan informasi yang kaya.
SIKAP INDONESIA MENGHADAPI PERDAGANGAN BEBAS
Semua mengumandangkan perlunya kerja sama perdagangan bebas di masing-masing kawasan. Jika kita telaah masalah perdagangan bebas saat itu, pemikiran-pemikiran yang muncul yang mendorong dunia kepada perdagangan bebas adalah pemikiran ekonomi klasik (baca: Adam Smith) yang menyatakan bahwa perdagangan bebas lebih baik daripada proteksionisme menuju kemakmuran. Dasar pemikiran ini pun diperkuat lagi dengan pemikiran bahwa pengkhususan diri secara menyeluruh/spesialisasi komplet (complete specialization) untuk produksi sumber daya akan membawa perbaikan pada harga riil (real price) komoditas ataupun produk-produk itu ketika terjadi perdagangan.

Sebagai contoh, ada negara-negara yang cenderung mengkhususkan diri memproduksi secara besar-besaran seperti pisang di banyak negara Amerika Latin atau mobil dari Jepang, minuman anggur dari Prancis, dan seterusnya. Jika demikian adanya, tidaklah heran kalau ekonomi dunia berlomba mencapai ekonomi yang produktif dan efisien mengubah sumber daya tersebut dan melakukan free trade (no tariff and no barrier) dengan partner ekonominya sehingga negara-negara itu secara teoritis menikmati keuntungan lebih banyak dengan pertukaran perdagangan tersebut. Apabila kita perhatikan dengan saksama pada sekitar 1995-1997, Singapura merupakan negara yang paling rajin mengumandangkan perdagangan bebas dari hampir semua negara anggota ASEAN saat itu.

Mengapa? Sebab, Singapura merupakan negara pedagang seperti Hong Kong. Ekonomi Singapura mendasarkan pada perdagangan, bukan pertanian ataupun industri seperti kebanyakan tetangganya. Singapura akan sangat diuntungkan dengan skema perdagangan bebas. Dalam skema perdagangan bebas, tarif impor akan menuju nol (Singapura sudah menetapkan bea impor nol sejak lama) dan meminimalkan aneka hambatan-hambatan nontarif sehingga barang dapat masuk dengan mudah dan konsumen dapat menikmati dengan harga yang lebih murah dibanding jika dikenai tarif. Jika demikian, apakah artinya ini bagi Indonesia? Pada era 1995-1997, kita ingat Indonesia meminta pengecualian (special products, sensitive products) untuk komoditas khusus, seperti gula, beras, terigu.
Pada intinya, produk-produk itu masih memerlukan proteksi. Jika pada akhirnya Indonesia memilih untuk terus menurunkan tarif bea masuk impor terhadap produk-produk ini, diharapkan adanya kestabilan harga bahan pangan di tingkat petani serta industri yang memproduksinya dapat meningkatkan produktivitas serta efisiensi hingga terjadi kemapanan terhadap gejolak harga terhadap produk-produk pertanian ini. Yang menarik, petani Indonesia (dan seluruh kawasan ASEAN) tidak memproduksi gandum, bahan dasar terigu. Mengapa perlu diproteksi? Kita semua tahu alasannya saat itu.

Dalam skema perdagangan bebas, Indonesia dituntut untuk terus memperbaiki industri andalannya, apakah itu agroindustri ataupun industri lainnya, seperti tekstil dan elektronik, yang umumnya adalah padat karya. Jika sampai saat ini Indonesia belum mampu mendapatkan nilai tambah lebih dari industri-industri yang sudah ada -artinya ada kemampuan pendapatan masyarakat yang dapat menahan gejolak kenaikan harga barang-barang impor-, misi, visi, serta arah ekonomi Indonesia belumlah dapat diserap masyarakatnya dengan baik.
Menguntungkan siapakah perdagangan bebas itu? Sebab, sekali kita sudah menurunkan bea masuk impor yang mengikat, Indonesia tidak dapat serta-merta menaikkan kembali bea masuk itu pada suatu saat nanti. Indonesia sudah lama harus menyiapkan diri dengan gejolak harga komoditas ataupun produk impor karena Indonesia sedang menuju menjadi negara industri.

Petani Indonesia harus sudah disiapkan menuju era agroindustri dan mendukung petani dalam hal swasembada pangan. Hal itu merupakan pembelaan politik terhadap masyarakat kecil. Ini merupakan jalan terbaik menuju Indonesia yang stabil di tingkat pedesaan. Ingatkah kita akan Indonesia lepas landas? Bagaimanakah kelanjutannya? Kita semua tahu Indonesia memiliki industri eksploitasi, seperti eksplorasi dan pertambangan. Namun, industriindustri ini sarat akan konflik politik, sosial, dan industri yang disangga sumber daya alam (SDA) yang suatu waktu akan habis. Kedua, Indonesia memiliki industri manufaktur yang kebanyakan merupakan padat karya oleh buruh kita yang semakin hari semakin tidak dapat lagi bersaing di tingkat internasional dengan raksasa ekonomi (baca: produsen) seperti China.

Dalam akhir catatan ini, Indonesia belum memaparkan arah ekonomi terhadap masyarakatnya dengan konsep yang solid, misalnya by 2010 kita sudah meningkatkan pendapatan per kapita kita sekian persen. Industri andalan kita tengah menuju peningkatan produktivitas sekian persen. Indikator terbaiknya menunjukkan peningkatan ini dan itu. Tingkat pengangguran kita sudah dapat ditekan menjadi sekian persen. By 2020, pendapatan per kapita kita rata-rata sudah sekian ribu dolar dan industri andalan kita adalah ini dan itu. Tingkat pengangguran kita sudah turun menjadi sekian persen. Kita rindu akan bahasa ekonomi yang bervisi mantap dan tegas serta peningkatan kinerja yang berkesinambungan.
ZONA PERDAGANGAN BEBAS DI INDONESIA
Sebuah zona perdagangan bebas atau zona pemrosesan ekspor adalah satu atau beberapa negara di mana bea dan kuota dihapuskan dan kebutuhan akan birokrasi direndahkan dalam rangka menarik perusahaan-perusahaan dengan menambahkan insentif untuk melakukan usaha di sana.Kebanyakan zona-zona ini berada di dunia ketiga. Mereka adalah zona istimewa di mana beberapa halangan perdagangan normal seperti bea ekspor atau impor ditiadakan, birokrasi biasanya direndahkan, dan perusahaan yang didirikan di sana dapat diberikan diskon pajak (“tax break”) sebagai insentif tambahan. Biasanya, zona-zona ini ditetapkan di bagian yang kurang berkembang di negara tersebut, karena diharpkan zona tersebut akan menarik para pengusaha dan mengurangi kemiskinan dan pengangguran dan stimulasi ekonomi di wilayah tersebut. Zona-zona ini seringkali digunakan oleh perusahaan multinasional untuk mendirikan pabrik-pabrik untuk memroduksi barang (seperti pakaian atau sepatu).
Setelah tertunda lama, pemerintah akhirnya menerbitkan Keppres tentang Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas di tiga wilayah, Batam, Bintan dan Karimun. Keppres diterbitkan 7 Mei 2008 lalu.Dalam penjelasan tertulis Menko Perekonomian Boediono pada Jumat (16/5), dijelaskan, penerbitan peraturan ini dilakukan dalam rangka membuka lapangan kerja, serta mendorong pertumbuhan perekonomian nasional dan untuk meningkatkan arus investasi ke Indonesia.Pemberlakuan kawasan ini juga untuk mengembangkan iklim yang kondusif pada wilayah-wilayah yang potensial sebagai tujuan invetasi yang selama ini belum optimal pegembangannya. “Dalam kaitan tersebut, penetapan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas merupakan salah satu pilihan dalam mengembangkan daya tarik investasi pada wilayah-wilayah yang potensial,” demikian keterangan tersebut.
Untuk mempercepat pengembangan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, pada 4 Juni 2007 lalu, telah diterbitkan peraturan pemerintah pengganti UU No.1/2007 yang kemudian ditetapkan menjadi UU Nomor 44 Tahun 2007 yang pada hakikatnya merupakan perubahan atas UU Nomor 36 Tahun 2000 tentang kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas.Dengan perubahan tersebut, maka penetapan kawasan perdagangan dan pelabuhan bebas tidak lagi harus melalui UU, tetapi cukup ditetapkan melalui peraturan pemerintah. Kebijakan ini kemudian diikuti dengan penerbitan peraturan pemerintah Nomor 46/2007 tentang kawasan perdagangan dan pelabihan bebas Batam, PP 47/2007 tentang kawasan perdagangan dan pelabuhan bebas di Bintan, dan PP 48/2007 tentang kawasan perdagangan dan pelabuhan bebas untuk Karimun.
Untuk tindak lanjut, penetapan Batam, Bintan dan Karimun sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, pada 7 Mei 2008 ditetapkan, Keppres Nomor 9/2008 tentang Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuan Bebas Batam, Keppres 10/2008 tentang Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan, dan Keppres 11/2008 tentang Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun.Dengan penerbitan ketiga Keppres ini, maka akan segera dibentuk Badan Pengusahaan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas di Batam, Bintan dan Karimun yang akan ditetapkan Dewan Kawasan.Di samping pembentukan Badan Pengusahaan, Dewan Kawasan juga dapat membentuk tim konsultasi yang terdiri atas pemangku kepentingan, dalam hal ini asosiasi pegusaha, serikat pekerja, pakar akademisi, tokoh masyarakat dan lainnya.
Sedangkan untuk membantu Presiden dalam mengkoordinasikan Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas di Indonesia, pemerintah menganggap perlu membentuk Dewan Nasional Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas yang diketahui Menko Perekonomian sehingga pada 7 Mei 2008 juga telah ditetapkan Perpres Nomor 30/2008 tentang Dewan Nasional Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.Dalam hal ini Dewan Nasional bertugas membantu presiden menetapkan kebijakan makro dan pembinaan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas di Indonesia yang kemudian dijabarkan implementasinya di tingkat provinsi oleh masing-masing Dewan Kawasan.Upaya pemerintah ini mendapat tanggapan positif dari investor asing yang tercermin dari meningkatnya investasi di Kepri untuk periode 2006-2007. Pada 2006 jumlah persetujuan penanaman modal asing mencapai 484 juta dolar AS atau Rp 4,4 triliun, sedangkan pada 2007 besarnya persetujuan terhadap penanaman modal asing meningkat menjadi sekitar 10,018 miliar dolar AS atau hampor Rp 90 triliun.
TEORI PERDAGANGAN INTERNASIONAL
Model Ricardian
Model Ricardian memfokuskan pada kelebihan komparatif dan mungkin merupakan konsep paling penting dalam teori pedagangan internasional. Dalam Sebuah model Ricardian, negara mengkhususkan dalam memproduksi apa yang mereka paling baik produksi. Tidak seperti model lainnya, rangka kerja model ini memprediksi dimana negara-negara akan menjadi spesialis secara penuh dibandingkan memproduksi bermacam barang komoditas. Juga, model Ricardian tidak secara langsung memasukan faktor pendukung, seperti jumlah relatif dari buruh dan modal dalam negara.
Model Heckscher-Ohlin
Model Heckscgher-Ohlin dibuat sebagai alternatif dari model Ricardian dan dasar kelebihan komparatif. Mengesampingkan kompleksitasnya yang jauh lebih rumit model ini tidak membuktikan prediksi yang lebih akurat. Bagaimanapun, dari sebuah titik pandangan teoritis model tersebut tidak memberikan solusi yang elegan dengan memakai mekanisme harga neoklasikal kedalam teori perdagangan internasional.
Teori ini berpendapat bahwa pola dari perdagangan internasional ditentukan oleh perbedaan dalam faktor pendukung. Model ini memperkirakan kalau negara-negara akan mengekspor barang yang membuat penggunaan intensif dari faktor pemenuh kebutuhan dan akan mengimpor barang yang akan menggunakan faktor lokal yang langka secara intensif. Masalah empiris dengan model H-o, dikenal sebagai Pradoks Leotief, yang dibuka dalam uji empiris oleh Wassily Leontief yang menemukan bahwa Amerika Serikat lebih cenderung untuk mengekspor barang buruh intensif dibanding memiliki kecukupan modal.
Faktor Spesifik
Dalam model ini, mobilitas buruh antara industri satu dan yang lain sangatlah mungkin ketika modal tidak bergerak antar industri pada satu masa pendek. Faktor spesifik merujuk ke pemberian yaitu dalam faktor spesifik jangka pendek dari produksi, seperti modal fisik, tidak secara mudah dipindahkan antar industri. Teori mensugestikan jika ada peningkatan dalam harga sebuah barang, pemilik dari faktor produksi spesifik ke barang tersebut akan untuk pada term sebenarnya. Sebagai tambahan, pemilik dari faktor produksi spesifik berlawanan (seperti buruh dan modal) cenderung memiliki agenda bertolak belakang ketika melobi untuk pengednalian atas imigrasi buruh. Hubungan sebaliknya, kedua pemilik keuntungan bagi pemodal dan buruh dalam kenyataan membentuk sebuah peningkatan dalam pemenuhan modal. Model ini ideal untuk industri tertentu. Model ini cocok untuk memahami distribusi pendapatan tetapi tidak untuk menentukan pola pedagangan.
Model Gravitasi
Model gravitasi perdagangan menyajikan sebuah analisa yang lebih empiris dari pola perdagangan dibanding model yang lebih teoritis diatas. Model gravitasi, pada bentuk dasarnya, menerka perdagangan berdasarkan jarak antar negara dan interaksi antar negara dalam ukuran ekonominya. Model ini meniru hukum gravitasi Newton yang juga memperhitungkan jarak dan ukuran fisik diantara dua benda. Model ini telah terbukti menjadi kuat secara empiris oleh analisa ekonometri. Faktor lain seperti tingkat pendapatan, hubungan diplomatik, dan kebijakan perdagangan juga dimasukkan dalam versi lebih besar dari model ini.
MANFAAT PERDAGANGAN INTERNASIONAL
Menurut Sadono Sukirno, manfaat perdagangan internasional adalah sebagai berikut.
1. Memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di negeri sendiri
Banyak faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan hasil produksi di setiap negara. Faktor-faktor tersebut diantaranya : Kondisi geografi, iklim, tingkat penguasaan iptek dan lain-lain. Dengan adanya perdagangan internasional, setiap negara mampu memenuhi kebutuhan yang tidak diproduksi sendiri.
2. Memperoleh keuntungan dari spesialisasi
Sebab utama kegiatan perdagangan luar negeri adalah untuk memperoleh keuntungan yang diwujudkan oleh spesialisasi. Walaupun suatu negara dapat memproduksi suatu barang yang sama jenisnya dengan yang diproduksi oleh negara lain, tapi ada kalanya lebih baik apabila negara tersebut mengimpor barang tersebut dari luar negeri.
3. Memperluas pasar dan menambah keuntungan
Terkadang, para pengusaha tidak menjalankan mesin-mesinnya (alat produksinya) dengan maksimal karena mereka khawatir akan terjadi kelebihan produksi, yang mengakibatkan turunnya harga produk mereka. Dengan adanya perdagangan internasional, pengusaha dapat menjalankan mesin-mesinnya secara maksimal, dan menjual kelebihan produk tersebut keluar negeri.
4. Transfer teknologi modern
Perdagangan luar negeri memungkinkan suatu negara untuk mempelajari teknik produksi yang lebih efesien dan cara-cara manajemen yang lebih modern.
REGULASI PERDAGANGAN INTERNASIONAL
Umumnya perdagangan diregulasikan melalui perjanjian bilatera antara dua negara. Selama berabad-abad dibawah kepercayaan dalam Merkantilisme kebanyakan negara memiliki tarif tinggi dan banyak pembatasan dalam perdagangan internasional. pada abad ke 19, terutama di Britania, ada kepercayaan akan perdagangan bebas menjadi yang terpenting dan pandangan ini mendominasi pemikiran diantaranegara barat untuk beberapa waktu sejak itu dimana hal tersebut membawa mereka ke kemunduran besar Britania. Pada tahun-tahun sejak Perang Dunia II, perjanjian multilateral kontroversial seperti GATT dab WTO memberikan usaha untuk membuat regulasi lobal dalam perdagangan internasional. Kesepakatan perdagangan tersebut terkadang berujung pada protes dan ketidakpuasan dengan klaim dari perdagangan yang tidak adil yang tidak menguntungkan secara mutual.
Perdagangan bebas biasanya didukung dengan kuat oleh sebagian besar negara yang berekonomi kuat, walaupun mereka terkadang melakukan proteksi selektif untuk industri-industri yang penting secara strategis seperti proteksi tarif untuk agrikultur oleh Amerika Serikat dan Eropa. Belanda dan Inggris Raya keduanya mendukung penuh perdagangan bebas dimana mereka secara ekonomis dominan, sekarang Amerika Serikat, Inggris, Australia dan Jepang merupakan pendukung terbesarnya. Bagaimanapun, banyak negara lain (seperti India, Rusia, dan Tiongkok) menjadi pendukung perdagangan bebas karena telah menjadi kuat secara ekonomi. Karena tingkat tarif turun ada juga keinginan untuk menegosiasikan usaha non tarif, termasuk investasi luar negri langsung, pembelian, dan fasilitasi perdagangan. Wujud lain dari biaya transaksi dihubungkan dnegan perdagangan pertemuan dan prosedur cukai.
Umumnya kepentingan agrikultur biasanya dalam koridor dari perdagangan bebas dan sektor manufaktur seringnya didukung oleh proteksi. Ini telah berubah pada beberapa tahun terakhir, bagaimanapun. Faktanya, lobi agrikultur, khususnya di Amerika Serikat, Eropa dan Jepang, merupakan penanggung jawab utama untuk peraturan tertentu pada perjanjian internasional besar yang memungkinkan proteksi lebih dalam agrikultur dibandingkan kebanyakan barang dan jasa lainnya.Selama reses ada seringkali tekanan domestik untuk meningkatkan arif dalam rangka memproteksi industri dalam negri. Ini terjadi di seluruh dunia selama Depresi Besar membuat kolapsnya perdagangan dunia yang dipercaya memperdalam depresi tersebut.Regulasi dari perdagangan internasional diselesaikan melalui World Trade Organization pada level global, dan melalui beberapa kesepakatan regional seperti MerCOSUR di Amerika Selatan, NAFTA antara Amerika Serikat, Kanada dan Meksiko, dan Uni Eropa anatara 27 negara mandiri. Pertemuan Buenos Aires tahun 2005 membicarakan pembuatan dari Free Trade Area of America (FTAA) gagal total karena penolakan dari populasi negara-negara Amerika Latin. Kesepakatan serupa seperti MAI (Multilateral Agreement on Invesment) juga gagal pada tahun-tahun belakangan ini.

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s


Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d blogger menyukai ini: